Jokowi Harus Cari Calon Kapolri yang Bersih dan Diterima DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat hukum tata negara Refly Harun mengatakan tidak ada pilihan lain bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mencari calon kepala Polri baru yang tidak memiliki catatan buruk, serta bisa diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Refly, hal tersebut merupakan solusi dari permasalahan antara KPK dan Polri.

"Untuk saat ini, baiknya menurut saya, Jokowi harus mengajukan calon baru, dengan harapan DPR dapat mendukung pencalonan itu," ujar Refly saat menjadi narasumber dalam sebuah dikusi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2015).

Menurut Refly, dengan mencalonkan seorang perwira kepolisian yang bersih, tanpa track record yang mencurigakan, ia meyakini pimpinan baru tersebut akan memperbaiki institusi Polri. Tak hanya itu, dengan menunjuk kepala Polri yang tidak tidak sarat dengan kepentingan, menurut Refly, restorasi hubungan antara KPK dan Polri dapat tercapai.

Refly mengatakan, pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, sebenarnya telah memberikan sinyal bahwa DPR yang sebagian besar dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP) akan mendukung kebijakan Presiden, tak terkecuali dengan pengajuan nama baru calon kepala Polri.

"Dari sisi politik, ini harus dihitung secara serius. Kalau DPR menolak, nanti status quo lagi. Tetapi, persoalannya mungkin KMP mendukung, tapi partai pendukungnya masih tetap keberatan. Dengan segala resiko Presiden harus hadapi itu," kata Refly.