Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Publik Anggap 100 Hari Pemerintahan SBY Lebih Baik Dibanding Jokowi

Kompas.com - 02/02/2015, 17:09 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lebih baik dibanding pemerintahan Joko Widodo.

LSI mengaku sudah mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah sejak tahun 2004 dengan metode yang selalu sama. Survei dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan.

Pada 2004, SBY berpasangan dengan Jusuf Kalla. Hasil survei ketika itu, sebanyak 66 persen publik mengaku puas dengan kinerja pemerintah ketika berjalan selama 100 hari.

Periode kedua SBY pada 2009, tingkat kepuasan publik pada 100 hari pemerintahan makin meningkat. Sebanyak 70 persen publik mengaku puas dengan kinerja SBY, yang saat itu berpasangan dengan Boediono.

Adapun awal pemerintahan Jokowi, jumlah responden yang mengaku puas pada 100 hari kinerja pemerintah lebih rendah dibanding SBY. Hanya 62 persen publik yang mengaku puas dengan kinerja pemerintah. (Baca: Survei LSI: Kepuasan Publik Tidak Terlalu Besar atas Kinerja 100 Hari Jokowi-JK)

"Optimisme publik lebih baik di zaman SBY meskipun kita harus mempertimbangkan margin of error, tapi paling tidak ini terlihat Jokowi sedikit di bawah SBY," ujar peneliti LSI Kuskridho Ambardi saat merilis hasil survei di Jakarta, Senin (2/2/2014) sore.

Kuskridho menjelaskan, 100 hari pemerintahan SBY memang dianggap lebih baik karena SBY bisa meyakinkan publik. Tidak ada pula isu-isu sensitif, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Selain itu, lanjut dia, faktor persaingan di pilpres sebelumnya juga sangat berpengaruh. SBY di dua periode pemerintahannya menang mutlak sehingga banyak pendukung yang tidak kritis terhadap pemerintahannya.

"Kalau Jokowi kan kemarin bersaing ketat dengan Prabowo," ucap Kuskridho.

Survei ini dilakukan pada 10-18 November 2015. Jumlah sampel adalah 1.220 responden dengan margin of error plus minus 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka. Pembiayaan survei ini berasal dari internal LSI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com