Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Kepuasan Publik Tidak Terlalu Besar atas Kinerja 100 Hari Jokowi-JK

Kompas.com - 02/02/2015, 15:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Survei terakhir Lembaga Survei Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo pada 100 hari pertama pemerintahannya tidak terlalu tinggi.

Hanya 6,6 persen responden yang menyatakan sangat puas dengan kinerja Jokowi. Sebanyak 55 persen responden lainnya menyatakan cukup puas.

"Artinya, yang cukup puas dan sangat puas hanya 61,6 persen, tidak terlalu besar," kata peneliti LSI, Kuskridho Ambardi, saat merilis hasil survei di Jakarta, Senin (2/2/2015).

Sisanya, sebanyak 29,9 persen responden menyatakan kurang puas, 2,9 persen lainnya menyatakan tidak puas sama sekali, dan 5,6 persen lainnya tidak menjawab.

Meski kepuasan publik tidak begitu besar, tetapi mayoritas responden masih yakin Jokowi bersama pasangannya Jusuf Kalla dapat memperbaiki kinerjanya dan mampu memimpin Indonesia lebih baik ke depan.

Sebanyak 21,7 persen responden sangat yakin Jokowi masih mampu memimpin Indonesia dan 52,8 persen lainnya mengaku cukup yakin. Hanya 17,6 persen yang menjawab tidak yakin, sementara 1,9 lainnya mengaku tidak yakin sama sekali. Sebanyak 6,1 persen lain tidak tahu atau tidak menjawab.

"Jadi mereka percaya kepada pemerintahan Jokowi meski kinerjanya tidak terlalu bagus," ucap Kuskridho.

Kuskridho menambahkan, 100 hari adalah waktu yang cukup untuk mengukur indikasi awal kinerja pemerintah. Dengan kepuasan dan keyakinan publik yang masih relatif tinggi, dia menilai pencapaian Jokowi-JK sudah cukup baik.

"Kalau kita lihat trennya, ini situasi yang baik untuk mulai bekerja," ujarnya.

Survei ini dilakukan pada 10-18 November 2015. Jumlah sampel adalah 1.220 responden dengan margin of error plus minus 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka. Pembiayaan survei ini berasal dari internal LSI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com