Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengacara Budi Gunawan Siapkan Orang yang Punya Informasi Perilaku Oknum KPK

Kompas.com - 27/01/2015, 14:49 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu kuasa hukum Komisaris Jendral Budi Gunawan, Fredrich Yunardi, mengatakan salah satu kliennya yang saat ini menjadi tahanan kepolisian, mengetahui rekam jejak para pejabat tinggi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Fredrich,  kliennya tersebut mampu membuktikan kasus hukum yang melibatkan petinggi KPK.

"Nanti saya akan minta bantuan Madun, untuk membuktikan pelibatan para petinggi KPK. Dia (Madun), tahu bagaimana perilaku oknum-oknum di KPK. Ada 6 kardus bukti yang bisa menjelaskan," ujar Fredrich, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan, Selasa (27/1/2015).

Untuk diketahui, Madun adalah Ketua Umum LSM Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia (GPHN-RI). Madun merupakan pelapor kasus dugaan korupsi jual beli anggaran di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang disidik oleh KPK. Dalam kasus tersebut, Fredrich menduga adanya upaya kriminalisasi dari KPK terhadap Madun.

Fredrich mengungkapkan, Madun ditangkap polisi pada 1 Oktober 2014 lalu dengan tuduhan penipuan terhadap pelapor, yang juga salah satu Deputi pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Selain itu, Madun juga dituduh melakukan penipuan, dengan mengaku sebagai penyidik KPK.

Fredrich menjelaskan, sebelum ditahan, Madun secara aktif membantu KPK dengan melaporkan berbagai temuan kasus korupsi. Namun, berbagai kasus dan bukti-bukti yang diberikan Madun, sebut Fredrich, banyak yang hanya dipendam oleh KPK.

Karena itu, Fredrich menduga oknum KPK sengaja menjebak Madun, agar keterlibatan oknum KPK dalam penggelapan kasus tidak diketahui.

"Banyak sekali oknum KPK yang terlibat. Nilai kasusnya miliaran, hingga triliunan," kata Fredrich.

Saat ini Fredrich tengah berupaya untuk menghadirkan Madun dalam persidangan praperadilan terhadap Budi Gunawan. Kesaksian Madun diharapkan dapat meyakinkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar praperadilan tersebut disetujui.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com