Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Iwan Fals Sambangi Gedung KPK untuk Nyatakan Dukungan

Kompas.com - 25/01/2015, 23:25 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyanyi Iwan Fals menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Minggu (25/1/2015) malam. Ia mengatakan, tujuan kedatangannya untuk memberi dukungan ke KPK.

Iwan mengaku prihatin melihat perseteruan yang terjadi antara KPK dan Polri. Menurutnya, masyarakat yang menyaksikan pemberitaan melalui media pun merasa gelisah.

"Begitu ada seperti ini rasanya kok gelisah juga," kata Iwan.

Menurut Iwan Fals, KPK merupakan lembaga yang harus dipertahankan dan diperjuangkan. Ia mengatakan, bangsa Indonesia sangat terbantu dengan tugas KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Bayangkan kalau enggak ada KPK seperti apa? Saya jadi tahu mereka sedang berjuang untuk melawan koruptor. Saya ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang di dalam, kalian sudah belain kita," ujar dia.

Iwan membawa serta beberapa teman dan kerabatnya ke gedung KPK sebagai bentuk dukungan terhadap peristiwa yang menimpa lembaga itu, termasuk kasus yang menjerat Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Ia berharap dapat menemui pimpinan KPK lainnya untuk menyalurkan dukungan langsung.

"Enggak janjian, syukur-syukur kalau ketemu Pak Abraham atau Pak Johan Budi, atau Pak Adnan," kata Iwan.

Bareskrim menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pada Jumat pagi. Penangkapan Bambang dalam rangka pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan menyuruh memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi, tahun 2010.

Penangkapan dilakukan tak lama setelah KPK menetapkan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka atas dugaan rekening gendut dan gratifikasi. Namun, Mabes Polri membantah melakukan kriminalisasi terhadap Bambang.  (Baca: Tangkap Bambang Widjojanto, Polri Bantah Melawan KPK)

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny F Sompie mengatakan, kasus ini ditindaklanjuti Polri berdasarkan laporan dari masyarakat. Menurut Ronny, laporan itu diterima Polri pada tanggal 15 Januari 2015. Dalam laporan disebutkan, ada beberapa saksi yang diminta memberikan keterangan palsu di MK. Namun ternyata, laporan itu diketahui baru diterima Mabes Polri pada 19 Januari 2015. (Baca: Dalam 4 Hari Polri Langsung Tetapkan Bambang Widjojanto Tersangka, Mengapa?)

Karena itu tim kuasa hukum Bambang Widjojanto mengajukan protes terhadap proses penangkapan Bambang, Jumat (23/1/2015) pagi. Ada beberapa hal yang menurut kuasa hukum Bambang tidak sesuai dengan prosedur. Penangkapan itu bahkan disebut upaya untuk melemahkan KPK. (Baca: Kuasa Hukum Sebut Penangkapan Bambang Widjojanto Janggal)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com