Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Publik Tahu Siapa "Good Guys", Siapa "Bad Guys"

Kompas.com - 23/01/2015, 09:09 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pegiat antikorupsi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi tak perlu khawatir dengan manuver pelaksana tugas Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto. Hasto mengungkapkan ia pernah melakukan lobi dan pertemuan politik dengan Ketua KPK Abraham Samad menjelang Pilpres 2014. Abraham dituding menggunakan KPK sebagai alat untuk meraih kekuasaan.

Menurut dia, serangan itu merupakan konsekuensi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

"Dalam setiap penetapan tersangka dan tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK pasti menyebabkan pihak lain yang memiliki kekuatan politik kuat sangat terganggu, jadi bagi saya show must go on," kata Dahnil kepada Kompas.com, Jumat (23/1/2015).

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu, mengatakan, KPK harus fokus pada upaya penanganan hukum terhadap kasus Komjen Pol Budi Gunawan. Jika KPK dapat membuktikan seluruh tindakan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Budi, maka secara otomatis masyarakat akan mendukung KPK.

"Publik saya kira tahu persis siapa yang good guys dan siapa yang bad guys, dan akan tetap berdiri mendukung usaha pemberantasan korupsi di Indonesia," ujarnya.

Pernyataan Hasto

Sebelumnya, Hasto menuding Ketua KPK Abraham Samad berbohong tak mengakui tulisan “Rumah Kaca Abraham Samad” yang ada di Kompasiana. Di dalam tulisan itu diceritakan soal manuver Abraham mendekati PDI-P.

"Memang terjadi pertemuan antara petinggi PDI-P, partai koalisi dengan Abraham Samad. Saya sendiri menjadi saksi pertemuan itu," ujar Hasto di rumah bekas media center di Jalan Cemara, 19, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (22/1/2015).

Hasto menyebut, pertemuan antara kekuatan politik pengusung Jokowi sebagai calon Presiden dengan Abraham Samad beserta tim yang mengusungnya, terjadi lebih dari lima kali. Hasto tidak ingat, di mana saja pertemuan berlangsung.

Saat itu, Samad menyampaikan keinginannya untuk mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden. Pernyataan Hasto ini keluar tak lama setelah Presiden Jokowi menunda pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri karena ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Budi adalah mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri. Semenjak keputusan ini dikeluarkan, PDI-P mengaku kecewa dengan langkah yang diambil Jokowi itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com