Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Punya Tanggung Jawab Besar dalam Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 08/12/2014, 16:55 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo dituntut untuk membentuk suatu rancangan besar dalam menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Hal tersebut dikatakan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menjelang Hari Anti-Korupsi pada tanggal 9 Desember 2014 besok.

"Seharusnya, 50 hari ini cukup untuk menentukan langkah, membuat terobosan yang meyakinkan publik," ujar Burhanuddin, dalam konferensi pers di Sekretariat Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (8/12/2014).

Menurut Burhan, Jokowi memiliki tanggung jawab kepada rakyat untuk menyelesaikan masalah korupsi. Dalam sebuah survei yang dilakukan menjelang Pilpres 2014, sebut Burhan, dua hal teratas yang menjadi ekspektasi publik saat memilih Jokowi adalah untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan korupsi.

Menurut Burhan, dalam memberantas korupsi, Jokowi perlu segera membentuk agenda pemberantasan korupsi yang sistemik dan sporadis. Pembenahan pertama adalah di bidang institusi dan yang kedua adalah pembenahan dalam penempatan aktor-aktor politik.

Dalam sistem pemerintahan presidensial yang diikuti multipartai, sebut Burhan, tingkat perilaku korupsi akan semakin tinggi. Partai politik justru sering kali menjadi penyokong korupsi. Langkah besar yang dapat ditunjukkan oleh Jokowi, menurut Burhan, misalnya dengan membuat undang-undang keuangan partai politik.

Jokowi bisa menyodorkan kementerian untuk mengusulkan rancangan undang-undang keuangan parpol. Selain itu, menurut Burhan, dibutuhkan keberanian bagi Jokowi untuk memilih aktor-aktor yang tepat untuk memimpin lembaga-lembaga pemerintah. Dengan demikian, setidaknya dalam waktu singkat, publik dapat diyakinkan bahwa pemberantasan korupsi menjadi agenda besar dalam pemerintahan Jokowi-JK.

"Jokowi harus berani dengan menginisiasi koalisinya sendiri. Sementara itu, secara faktual dia juga harus realistis. Dia adalah presiden yang kekuatannya paling lemah. Tidak ada satu pun parpol yang bisa diatur Jokowi," kata Burhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com