Sikap Resmi PDI-P Dukung Presiden Jokowi Naikkan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa PDI-P mendukung rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hasto menegaskan, dukungan ini merupakan sikap politik resmi PDI-P sebagai partai yang ada dalam bagian pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Dengan menegaskan posisi politik sebagai partai yang berada di dalam pemerintahan, maka PDI-P akan mengawal bersama dengan seluruh harapan rakyat untuk hidup lebih baik," kata Hasto, dalam pernyataan tertulis, Jumat (7/11/2014).

Hasto mengungkapkan, realokasi subsidi BBM merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah anggaran yang dihadapi Indonesia saat ini. Ia menilai, pemerintahan Presiden Jokowi mendapat warisan buruknya kondisi perekonomian dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. (baca: Jokowi: Kenaikan Harga BBM Masih Dikalkulasi)

Di masa peralihan kepemimpinan, kata Hasto, Presiden Jokowi harus berhadapan dengan keterbatasan fiskal akibat tidak tercapainya target pajak pada tiga tahun sebelumnya. Ditambah lagi beban subsidi tahun 2012 dan 2013 serta defisit ganda di APBN dan neraca transaksi berjalan. 

"Kebijakan realokasi subsidi BBM merupakan pilihan yang harus diambil oleh siapapun yang memerintah (saat ini)," ujarnya.

Dukungan PDI-P terhadap rencana Jokowi menaikkan harga BBM juga karena keyakinan bahwa pemerintah masih mengedepankan kepentingan rakyat di semua kebijakannya. Contohnya, percepatan pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera yang dianggapnya tepat karena diluncurkan sebelum realokasi subsidi BBM dijalankan. 

Selanjutnya, kata Hasto, PDI-P juga yakin pemerintahan Jokowi akan merealokasi subsidi BBM ke sektor yang lebih produktif. Ia bahkan berani menjamin realokasi subsidi BBM akan memberi manfaat nyata pada semakin banyaknya program perbaikan saluran irigasi pertanian, bendungan, perbaikan jalan dan transportasi publik serta perbaikan kampung-kampung kumuh.

"Pemerintahan Jokowi secara tegas juga menjalankan kebijakan efisiensi hulu-hilir di sektor energi, mengaudit dan memerangi mafia migas, termasuk langkah terobosan MoU dengan Pemerintah Angola yang menghemat anggaran Rp 15 triliun," papar Hasto.

Bagi Hasto, rencana pemerintah merealokasi subsidi BBM adalah untuk menyehatkan tatanan perekonomian Indonesia. Hal ini sesuai dengan komitmen Jokowi yang ingin melakukan efisiensi anggaran di pemerintahan.

"Memang tidak mudah, tetapi itulah yang dihadapi Jokowi. Tugas pemimpin untuk membereskan dan terus menerus memastikan bahwa kebijakan realokasi BBM merupakan obat pahit untuk membuat perekonomian lebih sehat," pungkas Hasto.