PDI-P Ingin MPR Turun Tangan Atasi Konflik di DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah ingin agar MPR turun tangan untuk mengatasi konflik yang ada di DPR. MPR, kata dia, dapat membantu agar konflik ini tidak terus berlarut-larut.

"Pimpinan MPR harus turun mengambil sikap. Di tata tertib kan jelas, kewenangan MPR itu bisa mengundang siapa saja, DPR, presiden, dan lembaga negara," kata Basarah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2014).

Ketua Fraksi PDI-P di MPR itu yakin bahwa pimpinan tandingan di DPR yang dibentuk oleh Koalisi Indonesia Hebat tidak akan dianggap menyalahi aturan oleh MPR. KIH terpaksa membentuk pimpinan tandingan itu untuk memprotes sikap Koalisi Merah Putih yang menyapu bersih kursi pimpinan. Menurut dia, pimpinan DPR yang dikuasai KMP juga tidak bisa bersikap adil dalam setiap kali rapat paripurna.

Oleh karena itu, Basarah menilai posisi MPR amat penting guna mengambil inisiatif untuk mengatasi hal ini. Ia menilai telah ada penyalahgunaan demokrasi Pancasila sehingga perlu ada jalan keluar.

Ia menyebutkan, KIH akan tetap memperjuangkan pimpinan DPR yang dibentuknya hingga adanya suatu keadilan dan kebenaran. "Lebih baik mana bekerja cacat hukum atau menunggu memperbaiki kecacatan hukum ini," kata Basarah.