Tantangan untuk Kementerian yang Berubah Nomenklaturnya

"Kita kasih waktu satu semester. Satu semester harga mati yang harus selesai," ujar Yunarto dalam diskusi di Jakarta, Minggu (2/11/2014).

Yunarto mengatakan, waktu enam bulan cukup untuk merombak ulang program kerja, membentuk struktur kementerian, dan mulai menjalankan program kerja sesuai visi nawacita Jokowi. Dalam enam bulan tersebut, kata dia, kementerian yang diubah nomenklaturnya sudah harus kelihatan kerjanya.

"Kalau satu semester masih ada problem di nomeklatur berarti lambat secara manajerial," ujarnya.

Yunarto membandingkannya dengan nomenklatur yang pernah dilakukan di era mendiang Abdurrahman Wahid. Saat itu, pria yang akrab disapa Gus Dur itu mengubah nomenklatur Kementerian Penerangan menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Belajar dari pengalaman jaman Gus Dur, perubahan nomenklatur menteri penerangan saja butuh waktu tiga tahun," kata Yunarto.

Jokowi mengubah sebanyak enam nomenklatur kementerian di Kabinet Kerja. Jokowi menggabungkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diubah menjadi Kementerian Pariwisata saja.

Jokowi juga memecah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Ristek menjadi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sementara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup digabungkan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Pemberdayaan Daerah Tertinggal digabungkan dan berubah namanya menjadi Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Selain itu, Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Masyarakat diubah menjadi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.