Survei LSI: Mayoritas Publik Salahkan Jokowi jika Harga BBM Naik

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana kenaikan harga bahan minyak (BBM) menjadi salah satu ujian pertama bagi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jika harga BBM bersubsidi dinaikkan, Jokowi menjadi tokoh yang paling disalahkan oleh publik. Hal itu terlihat dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

"Sebesar 51,20 persen publik akan menyalahkan Presiden Jokowi sebagai aktor yang bertanggung jawab atas kenaikan harga BBM. Hanya 32,40 persen yang menyalahkan DPR," ujar anggota tim riset LSI, Rully Akbar, saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Rully mengatakan, sebagai Presiden, Jokowi akan menjadi sasaran kekecewaan rakyat, terutama rakyat kelas ekonomi menengah ke bawah. Dukungan terhadap Jokowi akan merosot tajam karena pada saat Pemilu Presiden 2014 yang lalu, masyarakat "wong cilik" merupakan basis utama pendukung Jokowi.

Menurut Rully, Jokowi harus mempunyai opsi B untuk mengantisipasi kekecewaan masyarakat. Jokowi, kata Rully, harus membuat suatu kebijakan yang populer agar masyarakat tidak merasa terbebani akibat kenaikan BBM. (Baca: Bakal Naikkan Harga BBM, Jokowi Siap Tak Populer)

"Kebijakan populis lain harus segera diimplementasikan, misalnya saja Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Jadi, masyarakat tahu subsidinya ke mana," ucap Rully.

Survei ini dilakukan melalui quick poll pada 27-28 Oktober 2014. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 respons dan margin of error kurang lebih 2,9 persen. Survei dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia.

LSI juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview.

Pemerintah dipastikan akan menaikkan harga BBM sebelum 1 Januari 2015. Saat ini, pemerintah tengah mengkaji program perlindungan sosial yang tepat sasaran sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi itu.