Bahas Alat Kelengkapan DPR, Nasdem Minta Fraksi Tak Egois

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella mengatakan, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) telah menyiapkan susunan anggota fraksi untuk ditempatkan di alat kelengkapan DPR beserta calon pimpinannya. Namun, sebelum menyerahkan susunan tersebut, pihaknya berharap terjadi komunikasi antarfraksi.

"Nama-nama internal sudah disusun, tinggal diserahkan. Tapi itu tergantung bagaimana anggota masing-masing fraksi bertemu. Harus ada musyawarah mufakat," ujar Patrice di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2014).

Menurut Patrice, pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR harus ditentukan melalui musyawarah mufakat. Dengan demikian, kata Patrice, akan terjadi titik temu antara dua poros koalisi.

Meskipun jumlah kursi pimpinan yang diberikan pada masing-masing koalisi tidak terlalu seimbang, kata Patrice, hal itu setidaknya akan menimbulkan suasana yang harmonis dalam kerja sama antarfraksi di komisi selama lima tahun ke depan.

"Kalau tidak, tentu semua proses program pemerintah tidak terlaksana dengan baik. Yang kasihan rakyat. DPR ini kan semua negarawan, jadi jangan tunjukan ego," kata Patrice.

Meskipun demikian, Patrice mengakui, hingga saat ini belum ada titik temu dengan Koalisi Merah Putih soal alat kelengkapan DPR. Namun, pihaknya tetap yakin hal itu dapat diselesaikan dalam musyawarah mufakat di rapat paripurna DPR siang ini.

Fraksi yang tergabung dalam KIH menginginkan pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR dilakukan dengan musyawarah mufakat. Sementara lima fraksi lain di DPR yang tergabung dalam KMP, yang dalam pemilu presiden lalu mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, menginginkan pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR dilakukan dengan sistem paket dan melalui pemungutan suara (voting).

KIH harus hadir dalam pembentukan alat kelengkapan DPR. Hal ini karena ketentuan kuorum dalam rapat pembentukan alat kelengkapan tidak hanya secara anggota, tetapi juga fraksi.

Sementara ini, KIH dan KMP sama-sama beranggotakan lima fraksi sehingga tidak ada koalisi yang memegang kendali lebih besar dari 50 persen. Akibatnya, kuorum fraksi tidak akan tercapai jika setiap koalisi tetap pada sikapnya. Lantaran alat kelengkapan DPR belum terbentuk, DPR belum bisa bekerja.