Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Empat Kementerian yanga Akan Berada di Bawah Kemenko Maritim

Kompas.com - 27/10/2014, 20:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kementeri Koordinator bidang Kemaritiman adalah kementerian koordinator baru bentukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kementerian ini dibuat untuk menggali potensi Maritim Indonesia yang selama ini belum dimanfaatkan dengan maksimal.

Indroyono Soesilo, dipercaya sebagai sosok Menko Maritim yang mampu mengembalikan kejayaan maritim Indonesia seperti zaman kerajaan Sriwijaya. Kementerian apa saja yang akan dibawahi oleh Menko Maritim?

Indroyono menjelaskan, nantinya akan ada empat kementerian yang akan menjadi tanggung jawabnya, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Di Kementerian Perhubungan, kata dia, pihaknya akan mengawasi terwujudnya keinginan Jokowi untuk membangun Tol Laut dari Sabang sampai Merauke. Hal tersebut, lanjut dia, tak hanya diwujudkan dengan memperbaiki kualitas serta kuantitas pelabuhan yang ada saat ini, tetapi juga mengatur manajemen transportasi itu sendiri.

"Ini juga harus dicari anggarannya, dari APBN atau non-APBN, karena biaya yang dibutuhkan tidak sedikit," ujar Indro ditemui kantor sementaranya, di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, di Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Senin (27/10/2014).

Di Kementerian Kelautan dan Perikanan, kata dia, adalah bagaimana meningkatkan daya saing nelayan Indonesia. Setidaknya, ada 2,4 juta nelayan yang tinggal di wilayah pesisir. Ia berharap agar hasil ke depan para nelayan tak hanya sekedar mencari ikan, tetapi juga mengolahnya sehingga dapat memberikan nilai tambah atas produk perikanan yang dihasilkan.

"Nanti bisa diberikan solar khusus yang murah, misalnya solar berwarna merah jambu itu hanya untuk nelayan," ujar mantan Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan ini.

Untuk sektor pariwisata, ia mengatakan, akan mendorong kemajuan sektor wisata bahari. Ia mencontohkan, setiap tahun setidaknya ada 400 kapal pesiar yang melintasi wilayah Indonesia. Akan tetapi, kapal-kapal itu sering mengalami kesulitan perijinan saat hendak melintas karena masalah perizinan.

"Dulu izinnya banyak sekali. Ada izin Kemenhub, Kemenlu, Mabes TNI dan segala macam. Semoga dengan Kemenko Maritim ini izinnya hanya satu saja," ujarnya.

Terakhir, Kementeriannya juga membawahi Kementerian ESDM karena banyak energi dan mineral yang bisa dieksplorasi di kawasan maritim Indonesia. Indroyono mengatakan, dari 60 cekungan minyak dan gas yang dimiliki Indonesia, 40 di antaranya berada di lepas pantai. Belum lagi, kata dia, potensi kekayaan mineral lain seperti emas, perak, tembaga, timbal dan timah hitam yang dimiliki Indonesia.

Menurut dia, wilayah Indonesia dilalui jalur cincin api dunia yang membuat wilayahnya memiliki banyak gunung berapi dan kerap terjadi gempa bumi.

"Gunung api itu sumber dari emas, perak, timbal, tembaga. Dan hebatnya lagi, jalur ring of fire yang memanjang dari Aceh sampai utara Sulawesi, lautnya banyak menghasilkan mineral," papar Indroyono.

"Kalau semua kementerian yang ada dibawah Menko Maritim ini sudah bekerja dengan baik, maka kita sudah tidak ada lagi yang dikerjakan. Karena Menko tugasnya memang hanya mengawasi," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com