Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akhirnya, Muhaimin Pilih Jadi Ketua Umum PKB daripada Jadi Menteri Jokowi

Kompas.com - 22/10/2014, 06:00 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyatakan lebih memilih berkonsentrasi menjadi ketua umum daripada menjabat sebagai menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal tersebut dia sampaikan melalui kicauannya di media sosial Twitter.

"Kayaknya aku lebih memilih konsentrasi jadi ketua umum PKB, krna memang lebih baik tdk merangkap dg jabatan menteri.. Mohon dukungan," tulis pria yang akrab disapa Cak Imin, dalam akun Twitternya, @MuhaiminIskndr, Selasa (21/10/2014).

Kicauan Cak Imin seperti menepis kabar yang selama ini mengatakan bahwa dirinya merupakan salah satu kandidat kuat ketua parpol yang akan mengisi kursi menteri pada kabinet Jokowi-JK. Cak Imin disebut-sebut akan mengisi pos menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat (menko kesra).

Sebelumnya diberitakan, sejak Selasa siang, sejumlah orang datang menemui Jokowi. Pertemuan itu diduga terkait pengumuman calon menteri. Mereka yang datang antara lain politisi Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi; Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar; politisi PDI-P, Aria Bima; Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara; mantan Kepala Badan Intelijen Negara, AM Hendropriyono; cendekiawan Muslim, Komaruddin Hidayat; dan mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tanjung.

Sebelumnya, Cak Imin mengaku tidak setuju dengan pandangan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bahwa menteri asal parpol harus melepas jabatan struktural di partainya. Dia meyakini, kader partai, khususnya PKB, bisa tetap berkarier dengan baik di pemerintahan, meskipun juga memegang jabatan struktural di parpolnya. (Baca: Muhaimin Tak Setuju Sikap Jokowi Larang Menteri Rangkap Jabatan di Parpol)

"Soal jabatan formal itu bisa tetap jadi jabatan, tetapi tidak perlu aktif," kata Cak Imin di Jakarta, Rabu (17/8/2014) sore.

Dengan tidak terlalu aktif di parpol, Cak Imin meyakini, seorang menteri asal parpol dapat bekerja secara maksimal untuk rakyat.

"Semua kader PKB yang diangkat oleh Pak Jokowi jadi menteri harus konsentrasi penuh menjadi menteri," ucap Cak Imin.

Cak Imin berharap bisa segera membicarakan masalah rangkap jabatan ini dengan Jokowi. Menurut dia, Jokowi selama ini hanya melontarkan wacana tersebut kepada media massa. (Baca: Jokowi Tegaskan Menterinya Tak Boleh Rangkap Jabatan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com