Cegah Konflik, Jokowi Disarankan Perjelas Jatah Kursi Menteri untuk Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diimbau segera memberi kepastian kepada partai pendukungnya terkait pembagian kursi menteri. Kepastian ini dianggap dapat menjaga soliditas dan mencegah perpecahan di internal partai pendukung.

"Harus segera diberikan kepastian. Bisa saja bukan nama, tapi jumlah menteri yang akan diberikan kepada masing-masing partai ini berapa," kata Direktur Eksekutif Polcomm Institute, Heri Budianto, dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2014).

Heri menjelaskan, dengan dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen, Jokowi-JK harus mampu menjaga kesolidan partai pendukungnya. Tantangan Jokowi-JK akan berat ketika koalisi partai pendukungnya pecah lantaran konflik pembagian kursi menteri.

"Maka, harus segera dipastikan supaya suhunya adem dan menghindari munculnya gejolak internal," ujarnya.

Menurut Heri, Jokowi-JK boleh saja menyebut tak ada perjanjian politik dengan partai pendukungnya. Namun, pembagian kursi menteri menjadi suatu keniscayaan, khususnya pada partai yang sejak awal konsisten mendukung dan mengupayakan kemenangan Jokowi-JK.

"Dalam politik, keberadaan partai pendukung di kabinet Jokowi adalah harga mati yang harus dipastikan," ucap Heri.

Jokowi-JK didukung oleh PDI-P, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI. Jokowi-JK telah mengubah postur kabinet pemerintahannya dari 34 kementerian menjadi 33 kementerian. Imbasnya, jatah menteri untuk parpol berkurang. (Baca: Kurangi Postur Kabinet, Jokowi Juga Kurangi Jatah Menteri Parpol)

Semua kementerian tersebut telah terisi oleh sejumlah nama calon menteri. Jokowi tinggal memutuskan sosok mana yang tepat untuk mengisi masing-masing kementerian. (Baca: Calon Menteri Antre Masuk Kabinet Jokowi)