Ini Usulan Demokrat untuk Minimalisasi Politik Uang Saat Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com — DPP Partai Demokrat telah menyatakan sikap mempertahankan pelaksanaan pilkada langsung yang telah berjalan selama 10 tahun terakhir ini. Meski begitu, Demokrat mengusulkan agar tahapan pelaksanaan pilkada dapat dikurangi sehingga meminimalisasi terjadinya praktik politik uang.

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Andi Nurpati menjelaskan, langkah awal yang dapat dilakukan ialah dengan menyusun rencana pelaksanaan pilkada serentak. Setelah itu, waktu pelaksanaan tahapan pilkada pun harus dipangkas hingga 50 persen. Alhasil, hanya calon yang sejak awal sudah siaplah yang bisa mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah.

"Tahapan pilkada delapan bulan, coba pangkas jadi empat bulan. Kampanye dua minggu saja. Pendaftaran nggak usah panjang, maksimal 10 hari dengan perbaikan. Calon harus siap untuk daftar," kata Andi saat diskusi di Habibie Center, Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Andi mengakui bahwa pelaksanaan pilkada langsung memang membutuhkan biaya yang tak sedikit. Hanya, persoalan biaya itu sebetulnya dapat diatasi apabila pilkada dilaksanakan serentak.

Selama ini, lanjut dia, calon kepala daerah perlu mengeluarkan anggaran besar lantaran kebutuhan logistik yang besar. Kebutuhan itu pun ada berbagai macam, seperti kaus, suvenir, serta kampanye.

"Kalau volume waktu dipangkas 50 persen, saya kira bisa lebih murah dana yang dilakukan. Lalu bila dilakukan serentak, lebih irit lagi. Bisa dilakukan revisi dalam RUU yang kita bahas," tandasnya.