Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akankah Jokowi Gunakan Mercy dari Pemerintahan SBY untuk Menteri-menterinya?

Kompas.com - 10/09/2014, 08:28 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pengadaan mobil dinas baru, Mercedes-Benz, oleh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk pemerintahan Joko Widodo, menuai kontroversi. Ada yang menilai, mobil itu terlalu mewah. Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi mengatakan, pengadaan mobil ini karena pemerintah menjalankan alokasi anggaran yang sudah ada. Persoalan digunakan atau tidak, kata Sudi, urusan pemerintahan baru. (Baca: Sudi: Tak Mau Pakai Mobil Baru, Itu Urusan Pemerintahan Mendatang)

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Ari Sudjito meyakini, Jokowi tak akan menggunakan fasilitas mobil mewah itu untuk para menterinya. Ia menilai, Jokowi bukan sosok pemimpin yang suka bergaya mewah.

"Dia (Jokowi) lebih menerapkan leadership yang tidak berlebihan," ujar Ari, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/9/2014) malam.

Ari mengatakan, jika Jokowi tetap memerintahkan jajarannya menggunakan Mercy tersebut, hal itu akan menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Apalagi, kata dia, wacana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat ini masih hangat diperbincangkan.

"Jika BBM naik dan Jokowi pakai mobil mewah, akan dicap negatif masyarakat," kata Ari.

Soal pengadaan mobil ini, Ari menilai, Jokowi masih menahan diri untuk memberikan komentar karena belum resmi menjabat presiden.

"Kalau sudah dilantik, saya kira Jokowi akan menolak," kata Ari.

Selain jajaran menteri dan pejabat setingkat menteri yang bakal mendapat mobil dinas Mercy, mantan presiden dan mantan wakil presiden juga akan mendapatkan mobil bermerek sama. Harga penawaran setelah klarifikasi dan negosiasi teknis pengadaan mobil tersebut sebesar Rp 91.944.000.000. Namun, dalam surat pengumuman pemenang lelang pada 28 Agustus 2014 yang diunggah ke situs Sekretariat Negara, tak disebutkan jumlah mobil baru yang dibeli.

Menanggapi hal ini, Jokowi menyatakan memilih tetap menggunakan mobil dinas yang sebelumnya digunakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II untuk efisiensi anggaran. Ia ingin pejabat publik beretos kerja yang tinggi tanpa harus disertai fasilitas berlebihan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com