Sekjen PPP Anggap Menggelikan Ancaman Pembubaran DPP

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy menanggapi santai ancaman demisioner atau pembubaran kepengurusan DPP seperti yang disampaikan oleh anggota Majelis Syariah PPP, Muhammad Rozak.

Pria yang akrab disapa Romy itu tak mau terlalu serius menanggapi hal itu karena menganggap Rozak tak memiliki mandat apa pun untuk melakukan pembubaran.

"Ancamannya menggelikan, lah wong dapat mandat saja nggak, kok mau mendemisionerkan," kata Romy melalui pesan singkat, Senin (18/8/2014).

Romy menjelaskan, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, tidak pernah ada istilah demisioner. Romy mengaku bingung bagaimana cara Rozak dan rekan-rekannya melakukan pembubaran pengurus DPP. Dia menganggap ancaman itu hanya mengada-ada.

Sebelumnya, Razak mendesak DPP segera melakukan muktamar, forum tertinggi untuk memilih ketua umum PPP. Menurut Razak, muktamar seharusnya sudah dilakukan karena berdasarkan keputusan Mukernas III di Bogor April lalu, muktamar diselenggarakan satu bulan setelah pilpres. (Baca: Para Politisi Senior Ancam Bubarkan Kepengurusan DPP PPP)

Namun, Romy mengatakan, pilpres yang dimaksud bukan setelah pemungutan suara 9 Juli, tetapi setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Oktober mendatang.

Selain itu, lanjut dia, terbuka juga kemungkinan muktamar diselenggarakan tahun depan melihat perkembangan dan dinamika yang terjadi.

"Kalau sesuai Mukernas III Bogor, ya tahun ini. Namun, dinamikanya kan masih ada, jika memang dikembalikan ke tahun depan, ya tinggal kita mukernas lagi," ujarnya.

Pengurus PPP sempat mengalami konflik ketika Suryadharma memutuskan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014. Belakangan, mereka berdamai dengan tetap mendukung pasangan nomor urut satu itu.