Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Rujukan Prabowo-Hatta, Ini Cara PKS Olah Data "Real Count"

Kompas.com - 13/07/2014, 17:09 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai yang ditunjuk mitra Koalisi Merah Putih untuk mengumpulkan data perolehan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa saat Pemilu Presiden 2014.

Bagaimanakah data tersebut dikumpulkan dan diolah hingga masyarakat mengetahui perbandingan persentase perolehan suara masing-masing pasangan capres dan cawapres?

Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho menjelaskan, proses pengumpulan data suara yang dilakukan saksi PKS berbasis pada data yang tertera di dalam formulir C1.

Formulir C1 merupakan sebuah lembaran penting yang berisi data jumlah pemilih yang terdaftar di tempat pemungutan suara (TPS), jumlah surat suara yang dikirimkan ke TPS, jumlah surat suara baik yang baik maupun yang rusak, surat suara yang digunakan, serta surat suara yang sah dan tidak sah.

Formulir C1 juga mencatat perolehan suara masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden yang diperoleh dalam TPS. Untuk mengamankan data C1 tersebut, PKS menyebar lebih dari satu juta saksi untuk mengamankan TPS yang ada.

Untuk diketahui, jumlah TPS yang ada pada Pilpres 2014 ini sebanyak 479.183 TPS, terdiri atas 478.685 TPS dalam negeri dan 498 TPS di 130 perwakilan negara Indonesia di luar negeri.

Menurut Taufik, tidak seluruh TPS di dalam negeri yang diamankan oleh saksi dari PKS itu. "Hanya sekitar 98 persen TPS yang kami amankan. Sisanya tidak karena ada kendala lokasi, seperti di daerah Papua sana sehingga tidak bisa kami pantau," kata Taufik saat dihubungi Kompas.com, Minggu (13/7/2014).

Setelah diperoleh, ia melanjutkan, data tersebut kemudian dikumpulkan ke Pusat Tabulasi Nasional Prabowo-Hatta. Data tersebut lantas diolah dengan menggunakan sistem yang dimiliki, baik secara manual maupun dengan teknologi informasi.

Kendati demikian, Taufik enggan membeberkan teknologi apa yang digunakan untuk pengolahan data tersebut, termasuk bagaimana sistem pembagian data sehingga diperoleh persentase yang menggambarkan posisi suara masing-masing pasangan.

"Yang jelas, sistem berbasis teknologi itu dibantu dengan input manual," ujarnya. Taufik mengklaim partainya memiliki data otentik yang nantinya dapat dibuktikan jika terjadi perbedaan penghitungan suara dengan Komisi Pemilihan Umum.

Data tersebut akan menjadi bukti jika nantinya Koalisi Merah Putih mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat putusan KPU yang dinilai janggal. "Pilpres kali ini kemungkinan keras, ada kemungkinan penggugatan ke MK. Kami punya semua data C1, setiap TPS kita punya datanya," ujarnya.

Baca juga: PKS Hentikan Publikasi "Real Count" Prabowo-Hatta

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com