Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klarifikasi Kisruh Pemilu di Hongkong, KPU Putar Video "Saksi"

Kompas.com - 08/07/2014, 00:32 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (7/7/2014), mempertontonkan video kisruh pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) di Victoria Park, Hongkong, Minggu (6/7/2014).

Video tersebut merekam seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) perempuan yang mengatakan ada panitia mensyaratkan calon tertentu dipilih untuk TPS bisa dibuka lagi.

Dalam video berdurasi 37 detik itu, TKI berambut panjang ini mengatakan akan melakukan demonstrasi jika sampai calon presiden Prabowo Subianto memenangi Pemilu Presiden 2014.

"Ada mbak-mbak yang bilang, (TPS) ini mau dibuka kalau kita pilih Prabowo. Enak aja, orang semua pada milih Jokowi," kata perempuan itu.

Perempuan tersebut melanjutkan bahwa pernyataan soal "syarat" memilih calon tertentu itu dilontarkan oleh perempuan yang merupakan salah satu panitia pemilihan.

"Pakai baju hijau, jilbab, pakai kacamata tas gendongan. Panitia," sebut perempuan tersebut sambil terlihat menjauhi kamera perekam video.

Anggota KPU Sigit Pamungkas mengatakan video ini merupakan dokumentasi milik Migrant Care yang diserahkan kepada KPU.

Sebelumnya, beredar video kekisruhan pemungutan suara di Victoria Park. Dalam video itu terekam ratusan TKI gagal memberikan suara.

Dalam video tersebut, para TKI juga terekam menyatakan kekecewaan karena tak ada tambahan waktu buka TPS untuk mereka bisa memberikan suara untuk Pemilu Presiden 2014.

Video ini diunggah oleh akun bernama Vina Nurita di Youtube. Para TKI dalam video berdurasi 4 menit 25 detik tersebut, para TKI itu menduga ada kecurangan.

Terlihat pula dalam video tersebut wajah "panitia" yang diduga melakukan kecurangan. Terlihat para pemilih memegang telepon genggam masing-masing untuk turut merekam kericuhan.

Beredar pula kabar versi lain bahwa pernyataan TPS hanya akan dibuka kembali bila pemilih memilih kandidat tertentu itu datang dari celetukan Sigit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com