Percepatan Munas Golkar Harus Dibicarakan Bersama dalam Forum Resmi

JAKARTA, KOMPAS.com -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya menilai bahwa percepatan musyawarah nasional (munas) yang diusulkan dalam pertemuan trikarya, Rabu (21/5/2014) malam, harus dibicarakan bersama semua unsur DPP Golkar dalam forum resmi. Munas adalah forum tertinggi Golkar untuk memilih ketua umum baru.

"Penetapannya apakah tetap di 2015, apakah maju sesuai rekomendasi trikarya pada Oktober tahun ini, itu harus dibicarakan dalam forum resmi semisal rapat pleno," kata Tantowi di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (22/5/2014).

Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan, saat ini terdapat dua pandangan berbeda terkait masa waktu penyelenggaraan munas. Munas Golkar yang menetapkan Aburizal sebagai Ketua Umum Partai Golkar berlangsung pada 4-8 Oktober 2009 di Pekanbaru mengeluarkan keputusan bahwa munas selanjutnya akan dilaksanakan dalam waktu enam tahun. Namun, muncul pihak-pihak yang mempertanyakan keabsahan keputusan itu dan ingin mengembalikan penyelenggaraan munas sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar, yakni lima tahun.

"Artinya, dua kubu mempunyai keyakinan yang berbeda. Jadi ini kalau menurut saya secepatnya harus dibahas, tidak berkembang lama," ujar Tantowi.

Ia tidak mau menduga-duga mengapa keputusan di munas yang sudah berlangsung selama hampir lima tahun itu baru dipertanyakan oleh beberapa pihak baru-baru ini. Dalam politik, kata Tantowi, perubahan sikap seperti itu biasa terjadi.

Pembicaraan mengenai percepatan munas ini telah dibicarakan oleh elite-elite Golkar dalam pertemuan pada Rabu malam kemarin yang digagas oleh tiga organisasi sayap partai Golkar, yakni MKGR, Kosgoro, dan SOKSI. Pertemuan itu dihadiri oleh elite Golkar, di antaranya Andi Matalatta, Priyo Budi Santoso, Paskah Suzetta, Aksa Mahmud, Yorrys Raweyai, Zainal Bintang, Ali Wongso, Rusdi Tahir, Oetoyo Oesman, dan Ridwan Hisjam.