Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Suryadharma Tak Lagi Disambut Kader PPP...

Kompas.com - 24/04/2014, 11:44 WIB
Ihsanuddin

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com
 — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menghadiri Musyawarah Kerja Nasional III (Mukernas III) PPP di Hotel Seruni, Cisarua, Bogor, Kamis (24/4/2014). Suryadharma hadir sekitar pukul 10.45 WIB, padahal dia sempat diberi "deadline" untuk hadir sebelum pukul 10.00 WIB.

Kehadiran Suryadharma yang terlambat itu sepertinya tidak dipermasalahkan oleh para peserta mukernas. Mereka justru belum memulai mukernas sebelum Suryadharma hadir di lokasi. Suryadharma belum mau berkomentar banyak soal kehadirannya hari ini.

"Sudah dulu, nanti saya kasih klarifikasi. Nanti saja (setelah mukernas)," ujarnya.

Suryadharma pun langsung masuk ke dalam ruang mukernas. Setibanya di dalam ruangan, dia tampak kebingungan untuk memilih tempat duduk. Dia tidak disambut oleh para petinggi PPP yang sudah berada di meja pimpinan rapat. Tak terdengar juga ada tepuk tangan atau antusiasme dari para peserta.

Akhirnya, dia pun menuju ke sudut kanan depan ruangan yang jauh dari tempat duduk para peserta ataupun pimpinan mukernas. Di sana, terdapat beberapa meja dan kursi yang akhirnya dia gunakan sebagai tempat duduk.

Saat itu, para wartawan yang hendak mewawancarai dan mengambil gambar tetap mengerubunginya. Akhirnya, salah seorang peserta mukernas pun mengajukan protes. "Sudah cukup, tolong ya ini bukan konferensi pers. Hargai forum ini. Ini mau mulai kok malah konferensi pers," kata pria tersebut, menggunakan mik dengan nada tinggi.

Tak lama berselang, hadir Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi, yang dalam mukernas ini didaulat sebagai pelaksana tugas ketua umum sekaligus penyelenggara mukernas. Emron terlihat mendapatkan sambutan yang berbeda. Sejak turun dari mobilnya, Emron langsung dikawal ketat oleh petugas keamanan yang sudah berbaris sejak awal. Sisanya, yang tidak ikut mengawal, langsung mengelu-elukan sosok Emron.

"Allahu akbar, hidup Pak Emron," seru para petugas keamanan kompak.

Saat masuk ke ruang mukernas, Emron terlihat langsung disambut tepuk tangan para peserta. Dia juga langsung dipersilakan untuk naik ke meja pimpinan rapat yang ada di depan. Beberapa menit kemudian, rapat pun dimulai secara tertutup.

Terlihat, Suryadharma sudah naik ke meja pimpinan bersama Emron dan sejumlah petinggi lain PPP. Keputusan untuk menghadirkan Suryadharma merupakan keputusan dalam mukernas hari pertama yang berakhir pada Rabu dini hari.

Sebelumnya, tanpa alasan yang tak jelas, Suryadharma menolak hadir dalam penyelenggaraan mukernas hari pertama itu. Namun, para peserta forum yang terdiri dari 28 DPW PPP se-Indonesia keberatan dengan ketidakhadiran Suryadharma.

Mereka sepakat untuk memberikan kesempatan kepada Suryadharma untuk melakukan klarifikasi terkait manuver ke Partai Gerindra yang dinilai melanggar konstitusi partai ataupun AD/ART. Mereka menilai, langkah islah kubu Suryadharma dan kubu Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy yang dipimpin oleh Ketua Majelis Syariah KH Maemoen Zubair belum cukup karena tidak dilakukan di dalam mukernas yang dihadiri oleh perwakilan DPW.

Legitimasi Suryadharma hilang

Turunnya legitimasi Suryadharma, seperti dikutip dari harian Kompas, terasa sejak Mukernas III PPP dibuka, kemarin sore. Dalam pembukaan Mukernas III itu, semua peserta yang hadir kompak mendukung pihak-pihak yang berselisih dengan Suryadharma, di antaranya Romahurmuziy, Emron, dan Suharso Monoarfa, serta Ketua DPW Jawa Barat Rahmat Yasin.

Saat Emron membuka mukernas, tepuk tangan terdengar riuh ketika pengarah acara menyebutkan satu per satu nama yang hadir. Sebaliknya, acara menjadi senyap saat nama Suryadharma disebutkan.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com