Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

63 Orang Lolos Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung

Kompas.com - 25/03/2014, 18:32 WIB
Febrian

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi Yudisial (KY) meloloskan 63 orang untuk mengikuti seleksi calon hakim agung tahap kedua dari 71 pelamar. Komisioner KY Taufiqurrohman Syahuri menjelaskan, dari 63 calon hakim agung yang lolos, ada 18 orang untuk Kamar Agama, 16 untuk Kamar Perdata, 21 untuk Kamar Pidana, dan 8 untuk Kamar Tata Usaha Negara. 

Seleksi tahap dua meliputi tes karya tulis di tempat, dan menulis makalah. Taufiqurrohman mengatakan, setelah tahap administrasi ini, ia mengharapkan partisipasi dari masyarakat untuk memberi masukan kada KY.

"Karena kita butuh informasi rekam jejak calon Hakim Agung ini. Dan akan kita lakukan investigasi untuk itu. Makanya kita butuh informasi dari masyarakat untuk memberikan informasi dan pendapat baik secara lisan maupun tertulis," katanya, dalam konferensi pers di Gedung KY, Jakarta.

Ia berharap, dari seleksi ini, KY dapat meloloskan hakim-hakim berkualitas. 

"Nanti kita akan benar-benar teliti saat investigasi rekam jejak para calon hakim agung ini, biar tidak ada lagi cerita hakim-hakim yang melakukan pelanggaran ini itu," kata Taufiq.

Secara pribadi, Taufiqurrohman mengapresiasi peserta seleksi Hakim Agung yang pernah menjabat sebagai hakim tinggi. Secara gamblang ia menjelaskan, sebenarnya gaji Hakim Agung adalah Rp 29 Juta, jauh lebih kecil dari Hakim tinggi, yang gajinya mencapai Rp 40 juta setiap bulannya.

"Berarti banyak peserta kita yang tidak mengejar materi untuk menjadi hakim agung," ujar dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, seleksi Hakim Agung ini dilakukan untuk mengisi 10 posisi jabatan yang kosong di Mahkamah Agung yaitu 2 Kamar Agama, 3 Kamar Perdata, 2 Kamar Pidana, dan 3 Kamar Tata Usaha Negara. Nama-nama yang sudah lolos seleksi berkas ini akan akan mengikuti seleksi tahap dua yang akan dilaksanakan pada 5 sampai 7 April mendatang. 

KY sudah membuka pendaftaran calon hakim agung sejak 17 Februari 2014. Awalnya KY menginginkan 100 pelamar supaya benar-benar menjaring Hakim Agung yang benar-benar berintegritas. Awalnya, batas terakhir pengumpulan berkas 7 Maret, tetapi diperpanjang hingga 21 Maret 2014. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com