Azwar Mengaku Sibuk Urus Tsunami Saat Jabat Gubernur Aceh

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengaku tidak tahu menahu seputar dugaan korupsi dalam proyek pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam, tahun 2006-2010. Ketika menjabat sebagai Gubernur Aceh sekitar 2005-2006, Azwar mengaku fokus pada penanganan bencana tsunami.

"Pas tsunami kita tak urus apa, sibuk urus tsunami. Lima enam bulan tak urus Sabang," kata Azwar di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/3/2014), seusai diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi dermaga bongkar Sabang.

Azwar menjelaskan, ia terpilih sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur Aceh sekitar minggu pertama 2005. Selaku gubernur, ia juga bertindak sebagai ketua Dewan Kawasan Sabang. "Ketuanya gubernur, anggotanya wali kota Banda Aceh dan Bupati Aceh Besar," ujar Azwar.

Selama bertindak sebagai Ketua Dewan Kawasan Sabang, Azwar mengaku telah melakukan perbaruan. Pertengahan 2006, dia memecat Sahrul Sauta dari jabatan kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Menurut Azwar, ketika itu usaha yang dilakukan Sahrul dianggapnya belum maksimal.

"Terlalu kecil gerakannya, saya akhir tahun itu mengganti Pak Sauta dengan Tengku Saeful, dia dosen 2005 sampai tiga atau empat tahun, saya lupa. Setelah angkat Saeful, saya berhenti jadi gubernur," tuturnya.

Selama menjabat gubernur, Azwar mengaku tidak pernah dilapori soal dugaan penyelewengan terkait pembangunan dermaga bongkar Sabang. Dia juga mengaku tidak tahu soal proses penganggaran proyek tersebut.

Saat ditanya soal pejabat pembuat komitmen Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang BPKS Ramdhani Ismy yang menjadi tersangka dalam kasus ini, Azwar mengaku kenal. Namun, politikus Partai Amanat Nasional itu mengaku tidak pernah mengadakan pertemuan dengan Ramdhani.

"Kenal anak ITB, enggak ada komunikasi, dengan HR tak kenal sama sekali. Tak pernah rapat dengan dia, karena lagi urus tsunami," kata Azwar.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan dua tersangka, yakni pejabat pembuat komitmen Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang pada Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Ramdhani Ismy; serta Kepala PT NK Cabang Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation, Heru Sulaksono.

Kedua tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pembangunan dermaga bongkar di Sabang. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp 249 miliar.