Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perayaan HUT PPP Dihiasi Atribut Kampanye Suryadharma Ali

Kompas.com - 09/02/2014, 16:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali batal mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden partai berlambang Ka'bah itu. Namun atribut Suryadharma Ali masih tampak menghiasi lokasi perayaan Hari Ulang Tahu PPP ke-41 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Minggu (9/2/2014). Atribut seperti spanduk, bendera, sticker, kaos, dan pin tampak bertebaran di sekitar lokasi acara. 

Pantauan Kompas.com, logo SDA untuk Indonesia tampak menghiasi setiap sudut lokasi acara. Dua buah tenda bahkan dipersiapkan khusus untuk membagikan pin, sticker, hingga bendera bertuliskan SDA.

Pada pintu masuk acara, sebuah gerbang berwarna hijau dibuat dengan menuliskan acara peringatan HUT PPP ke-41 dan Deklarasi capres PPP tahun 2014-2019. Tidak ketinggalan, logo SDA untuk Indonesia kembali disematkan di gerbang utama itu.

Masuk ke dalam lokasi acara, belasan wanita cantik penerima tamu mengenakan seragam warna putih yang bertuliskan "Suryadharma Ali Wujudkan Harapan Rakyat, Merah Putih Bisa...!!!".

Demikian pula di bangku-bangku dalam ruangan acara, panitia sudah menyiapkan sebuah tas berisi semua macam atribut kampanye Suryadharma Ali sebagai capres PPP. Terlihat ada dua buah buku yang berisikan 9 alasan memilih PPP dan 9 alasan memilih SDA sebagai capres PPP yang disertai dengan untaian ayat dari Surat Yasin. Angka 9 digunakan sebagai nomor urut peserta pemilu 2014 bagi PPP.

Di dalam buku 9 alasan memilih SDA, dijabarkan sembilan alasan itu yakni Suryadharma sebagai pemimpin yang visioner, pemimpin yang bersih dan ikhlas, memiliki reputasi kepemimpinan yang baik dan berprestasi, berjiwa religius nasionalis dan dekat dengan ulama.

Selain itu, Suryadharma juga dianggap sebagai pemimpin yang pro ekonomi kerakyatan, melaksanakan penyelenggaran haji terbaik di dunia, serta berjiwa demokratis dan moderat.

Suasana kampanye Suryadharma semakin terasa dengan rombongan anak muda yang memainkan perkusi dan menyanyikan yel-yel PPP dan dukungan terhadap Suryadharma.

Seperti diberitakan, Mukernas II PPP yang diselenggarakan pada 7-8 Februari 2014 memutuskan batal melakukan deklarasi bakal capres PPP yang rencananya dilakukan pada Minggu siang.

Mukernas hanya sepakat mengajukan tujuh nama bakal capres dari kalangan internal maupun eksternal. Mereka adalah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddique, dan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Khofifah Indar Parawansa.

Keputusan menetapkan capres tunggal yang diusung PPP baru akan dilakukan dalam forum rapat pimpinan nasional (rapimnas). Rapimnas dilakukan setelah PPP mengetahui perolehan suara dalam pemilihan legislatif.

Selain itu, dalam rentang waktu selama pileg ini, PPP juga akan meminta konfirmasi kesediaan dari ketujuh nama yang digadang menjadi bakal capres PPP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com