Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryadharma Ali Batal Deklarasi Capres

Kompas.com - 09/02/2014, 07:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com — Rencana pendeklarasian Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali sebagai bakal calon presiden akhirnya batal dilakukan.

Pembatalan ini diputuskan setelah peserta Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP sepakat mengusulkan sembilan nama bakal capres ke forum partai setelah pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg).

"Iya, tidak jadi deklarasi, tapi pengusulan sembilan nama bakal capres," ujar Sekretaris Majelis Pakar PPP Ahmad Yani di sela-sela acara Mukernas II PPP, Minggu (9/2/2014).

Keputusan didapat pada rapat pleno terakhir Mukernas II PPP yang selesai pada dini hari. Di dalam rapat itu juga, lanjut Yani, diputuskan bahwa sembilan nama bakal capres yang diusulkan akan diputuskan pada forum rapat pimpinan nasional (rapimnas) PPP yang dilaksanakan setelah pileg.

"Keputusannya setelah pileg karena PPP bisa malu kalau menetapkan capres sekarang, tapi suara partai kurang untuk presidential threshold (syarat mengajukan pasangan capres dan cawapres)," imbuh Yani.

Berdasarkan undangan yang diterima peserta Mukernas II PPP disebutkan bahwa puncak acara Mukernas akan dilakukan pada Minggu siang di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Institut Teknologi Bandung.

Puncak acara berisikan peringatan hari lahir ke-41 PPP dan deklarasi calon presiden RI 2014-2019.

Lantaran batal deklarasi, maka agenda pada puncak perayaan itu hanya akan membacakan hasil rekomendasi Mukernas.

Sebelum Mukernas II PPP, nama Suryadharma Ali santer disebut sebagai bakal capres terkuat. Suryadharma bahkan sempat didukung oleh 20 Dewan Pimpinan Wilayah PPP.

Namun, pada pelaksanaan Mukernas II PPP ini, sebanyak 26 DPW meminta agar tidak ada pendeklarasian capres tunggal. Mereka mengusulkan sejumlah nama sebagai bakal capres.

Hingga hari kedua pelaksanaan Mukernas, setidaknya ada tujuh tokoh eksternal yang diajukan sebagai bakal capres PPP. Mereka adalah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddique, politisi Partai Kebangkitan Bangsa Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua KPK Abraham Samad.

Saat ditanyakan soal pembatalan deklarasinya ini, Suryadharma hanya sempat menjawab singkat.

"Hasilnya dibacakan besok, sekarang sedang diperhalus. Mukernas ini kan forum tertinggi kedua," ujar Suryadharma.

Namun, ucapan Suryadharma ini pun langsung terpotong saat Ketua Pengarah Mukernas Lukman Hakim Syaifuddin keluar dari arena Mukernas.

"Ini nih ada yang lebih kompeten, Ketua Pengarah," ucap Suryadharma sambil menunjuk ke arah Lukman. Setelah itu, Suryadharma pun meninggalkan lokasi acara dengan dalih ingin beristirahat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com