Pengamat: Potensi Suap Seleksi Calon Hakim Agung Pindah ke KY

JAKARTA, KOMPAs.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memangkas kewenangan untuk memilih satu dari tiga calon hakim agung menjadi hakim agung bukan tanpa celah. Potensi suap justru bisa terjadi terhadap Komisi Yudisial (KY) sebagai pihak yang paling berwenang menyeleksi.

"Dengan komposisi 1:1 (satu calon hakim agung untuk mengisi satu bangku hakim agung), artinya power KY bertambah besar. Yang perlu dijaga itu, jangan sampai, proses (suap dan politik uang) yang diduga selama ini terjadi di DPR beralih ke KY. Karena, keputusan akhirnya ada di KY," tutur Kepala Divisi Kajian Hukum dan Kebijakan Peradilan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Arsil di Jakarta, Jumat (10/1/2014).

Ia mengatakan, sebagian besar kekuasaan untuk menyeleksi dan memilih calon hakim agung untuk menduduki bangku yudikatif tertinggi itu memang ada di KY. Menurutnya, kewenangan DPR hanya tinggal memberi sikapnya untuk setuju atau tidak terhadap calon yang diajukan KY.

"Persoalan kapasitas dan integritas sudah selesai di KY. DPR hanya keputusan politik saja. Politisasi akan sulit," kata Arsil.

Dia meyakini, semakin besar kekuasaan suatu lembaga, maka makin besar pula peluang terjadinya korupsi. Karena itu, dia meminta mekanisme seleksi calon hakim agung di KY dibuat lebih baik.

Seperti diberitakan, Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan DPR untuk memilih calon hakim agung yang diusulkan KY. Menurut MK, DPR hanya berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diusulkan KY.

MK pun membatalkan ketentuan di dalam Undang-Undang KY dan UU Mahkamah Agung yang mewajibkan KY mengajukan calon dengan jumlah tiga kali kebutuhan (3:1). MK menyatakan KY cukup mengirimkan satu nama calon untuk satu kursi hakim agung.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi mengungkapkan, perubahan mekanisme pemilihan hakim agung yang diatur di dalam UUD 1945 hasil amandemen dimaksudkan untuk lebih menjamin independensi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melekat pada institusi sekaligus hakimnya, termasuk hakim agung. Karena itu, mekanisme pengisian jabatan hakim agung harus diserahkan kepada organ konstitusional yang mandiri dan independen, dalam hal ini KY.