Imam: Dugaan Suap Seleksi Hakim Agung Tak Politis

"Enggak ada politis. Saya ingin seleksi hakim agung ini bersih. Itu saja komitmennya," kata Imam sesaat sebelum memasuki ruang Badan Kehormatan DPR di Gedung parlemen, Jakarta, Rabu (25/9/2013).

Imam juga menuturkan, dirinya lebih memilih menyampaikan upaya suap itu ke media ketimbang ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena tak memiliki bukti yang kuat. Selain itu, Imam khawatir proses seleksi calon hakim agung akan terganggu bila ia membeberkannya pada tahun lalu.

"Karena enggak ada bukti. Kalau saya ungkapkan, itu malah mengganggu konsentrasi KY untuk menyeleksi. Tergantung BK (Badan Kehormatan), beri jaminan pada saya. Dari sisi hukum, posisi saya kan lemah karena tidak punya bukti apa-apa," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Imam Anshori Saleh memenuhi panggilan BK DPR. Imam dipanggil BK DPR untuk mengklarifikasi pernyataannya tentang upaya suap yang coba dilakukan anggota Komisi III DPR dalam seleksi hakim agung 2012.

Ia berjanji akan menyampaikan semua informasi kepada BK DPR. "Saya siap blak-blakan," kata Imam.

Percobaan Suap

Sebelumnya, Imam mengaku ada praktik percobaan suap dalam seleksi calon hakim agung. Imam mengaku kerap mendapat telepon dari para anggota dewan dari beberapa fraksi yang meminta calon tertentu diloloskan dalam seleksi awal calon hakim agung di KY.

Anggota dewan bahkan sempat menjanjikan imbalan sebesar Rp 1,4 miliar jika calon tersebut lolos. Namun, Imam menolak tawaran itu. Di dalam sebuah rapat pleno KY pada tahun 2012 untuk menentukan calon hakim agung yang lolos ke seleksi lanjutan, dia membuka adanya praktik suap itu. Akhirnya, semua komisioner KY sepakat calon yang dititipkan itu dinyatakan tidak lolos. Tetapi, keputusan ini menimbulkan protes di DPR.

"Memang sempat marah-marah orang DPR walau tentu saja tidak marah ke saya. KY dikatakan tidak mampu. Lalu, DPR menunda uji kelayakan dan kepatutan," ucap Imam.

Pada tahun 2012, DPR sempat menolak melanjutkan proses seleksi calon hakim agung dengan alasan kuota belum terpenuhi. Saat itu, KY yang seharusnya mengirimkan 18 calon hakim agung hanya mengirimkan 12 calon. Belakangan diketahui bahwa oknum DPR itu berasal dari Fraksi Partai Demokrat.