Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Elektabilitas Jokowi Membanggakan Sekaligus Mengkhawatirkan

Kompas.com - 09/01/2014, 19:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Teras Narang menilai, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko "Jokowi" Widodo yang terus naik dari waktu ke waktu membuat situasi di PDI-P menjadi serba salah. Dia menilai tingginya elektabilitas Jokowi itu adalah situasi yang membanggakan sekaligus mengkhawatirkan bagi partainya.

"PDI-P tentu akan memberikan apresiasi terhadap survei masyarakat. Kami bangga terhadap survei kader kami (Jokowi), tapi kondisi ini juga mengkhawatirkan," kata Teras di Jakarta, Kamis (9/1/2014).

Fenomena tersebut membanggakan karena PDI-P bisa memiliki kader yang dipuja-puja dan diinginkan masyarakat. Itu artinya, sistem kaderisasi di tubuh PDI-P berjalan dengan sukses. Namun, kondisi itu juga mengkhawatirkan karena partainya seolah-olah seperti dipaksa untuk cepat mendeklarasikan siapa capresnya. Padahal, menurutnya, memutuskan capres yang akan diusung oleh suatu partai bukanlah hal yang mudah. Menurutnya, hal ini membutuhkan waktu yang panjang.

"Kenapa sih kok didorong-dorong terus, dalam tanda kutip dipaksakan untuk menentukan. Tolong dong kami diberikan waktu dan kesempatan," ujar Teras.

Oleh karena itu, Teras berharap masyarakat bersabar menunggu PDI-P mendeklarasikan bakal capresnya. Pencapresan tersebut akan terjawab pada waktunya. "Intinya kami pasti akan mendengarkan suara masyarakat. Suara masyarakat itu kan suara tuhan. Tapi ya sabar, tunggu waktu yang tepat," pungkasnya.

Dukungan untuk Jokowi terus melejit seandainya pemilu digelar hari ini, setidaknya berdasarkan rangkaian survei yang digelar Kompas. Namun, tren serupa tak terjadi untuk partai yang membesarkannya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bila suara Jokowi melompat dari 17,7 persen menjadi 43,5 persen dalam rentang waktu setahun, 2012 hingga 2013, dukungan untuk PDI-P justru melorot.

Pada Desember 2012, rilis pertama rangkaian survei Kompas mendapati dukungan untuk PDI-P pada kisaran 13,3 persen. Angka tersebut melompat menjadi 23,6 persen pada putaran kedua survei yang dipublikasikan pada Juni 2013. Namun, dukungan untuk PDI-P turun menjadi 21,8 persen pada survei ketiga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com