Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Koruptor Jangan Dijadikan Tokoh

Kompas.com - 26/11/2013, 17:23 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memberikan kritik pada media yang kebablasan memberitakan sosok seorang koruptor. Menurutnya, hal itu akan menimbulkan disorientasi dan berpengaruh pada sikap masyarakat dalam menilai tindak pidana korupsi.

Abraham menyampaikan, media beberapa kali kebablasan memberitakan seseorang yang sebenarnya telah menjadi tersangka dalam suatu kasus korupsi. Salah satu contoh yang ia ambil adalah pemberitaan tentang mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang menjadi tersangka dalam dugaan menerima gratifikasi di proyek Hambalang.

"Jangan media bikin profil orang yang sudah jadi tersangka (kasus korupsi), di rumahnya bikin pergerakan (Perhimpunan Pergerakan Indonesia/PPI), haduh," kata Abraham di Kampus Fakultas Kedokteran UI, Salemba, Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Apa yang dimaksud Abraham adalah pemberitaan saat Anas mendirikan PPI. Menurut Abraham, pemberitaan terlalu berlebihan dan seakan-akan membuat Anas seperti tokoh yang akhirnya menggerus perilaku korup yang diperbuatnya.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD juga menyampaikan hal senada. Ia juga mengkritik sejumlah media yang kerap memberitakan seorang koruptor dengan kerangka yang keliru.

Bagi Mahfud, jika kerangka berita sesuai, unsur edukasi akan sampai dan semangat pemberantasan korupsi akan semakin masif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Misalnya, kata dia, media seharusnya memuat peristiwa saat Angelina Sondakh menangis dan tak mampu berbicara saat hukumannya diperberat dari 4 tahun menjadi 12 tahun, atau lainnya, mengenai perasaan mantan Ketua MK Akil Mochtar yang sengsara setelah rekeningnya dibekukan oleh KPK. "Ngapain nampilin koruptor yang ketawa-tawa, sibuk dengan fustun. Harusnya tampilkan Angie atau Akil yang tidak bisa belanja karena rekeningnya dibekukan. Dengan begitu, masyarakat akan takut korupsi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com