Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Persidangan Akan Ungkap Arah Kasus Century

Kompas.com - 15/11/2013, 21:27 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad memastikan, pengusutan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek kepada Bank Century dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik tidak akan berhenti pada penetapan dan penahanan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya yang menjadi tersangka pertama kasus itu. Menurut Abraham, KPK akan mengurai satu demi satu tersangka sampai akhirnya menjerat pihak yang bertanggung jawab secara utuh dalam kasus Century.

”Teman-teman tidak usah terlalu curiga, memang cara kerja KPK mengurai satu demi satu tersangka, tetapi pada akhirnya orang yang bertanggung jawab secara utuh itu juga akan dikenai nanti,” kata Abraham di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/11/2013).

Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya Dewan Gubernur BI lain yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini, Abraham mengatakan, KPK untuk sementara belum bisa menyampaikan kepada wartawan perkembangan penyidikan secara utuh. ”Saya khawatir nanti penyidikan yang kita harapkan akan terganggu,” ujarnya.

Kendati demikian, menurut Abraham, KPK tidak pandang bulu dan menganut prinsip equality before the law atau memperlakukan semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum. ”Mau wapres, presiden, menteri, sama saja, tidak ada perlakuan khusus yang diberikan,” ucap Abraham ketika ditanya mengenai keterlibatan Wakil Presiden Boediono yang ketika pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) diputuskan menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Abraham lantas meminta wartawan untuk mengikuti persidangan Budi Mulya yang akan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta nantinya. Menurut dia, dalam surat dakwaan Budi yang disusun tim jaksa KPK akan jelas terurai ke mana kasus Century mengarah. ”Di situlah bisa dilihat lebih luas ke mana kasus ini bergerak, termasuk sampai ke finis mana,” katanya.

”Untuk memuaskan keingintahuan, silakan nanti diikuti persidangan. Dalam dakwaan akan terlihat jelas ke arah mana Century berakhir, silakan tunggu episode-episode selanjutnya,” ujar Abraham lagi.

Tahan Budi Mulya

Pada Jumat ini, KPK menahan tersangka kasus Century, Budi Mulya. Adapun Budi merupakan tersangka pertama kasus Century. Dia diduga bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pemberian FPJP dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. 

Akhir Desember 2012, Abraham mengatakan kepada Tim Pengawas Bank Century di DPR bahwa Budi dan mantan Deputi Gubernur BI Siti Fadjriah merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian negara yang timbul terkait Century. 

Namun, hingga kini, pemeriksaan perkara Siti masih mengambang karena yang bersangkutan sakit parah sehingga dianggap tidak dapat menjalani proses hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com