Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Minta Maaf soal Subur, Rahmad Merasa Dizalimi

Kompas.com - 20/10/2013, 19:18 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) M Rahmad menolak meminta maaf terkait beredarnya informasi penculikan Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Subur Budisantoso oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Sebaliknya, dia merasa dizalimi atas beredarnya informasi tersebut.

"Yang dizalimi itu saya oleh bapak-bapak yang berkomentar di media. Saya dituduh fitnah," kata Rahmad usai jumpa pers di Kantor PPI, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (20/10/2013).

Pihak yang dimaksud Rahmad antara lain juru bicaranya, Julian Aldrin Pasha, Kepala BIN Marciano Norman dan Menkopolhukam Djoko Suyanto. Menurutnya, ketiga pihak tersebut, sebagai aparat negara telah asal berkomentar di media.

"Saya rasa aneh tanggapan pedas dari mereka itu," ucap Rahmad.

Rahmad menilai, sebagai aparat negara, harusnya mereka mengkroscek dulu suatu pemberitaan sebelum mengeluarkan komentarnya. Menurutnya, berbahaya apabila aparat negara asal-asalan mengeluarkan komentarnya di media.

"Apalagi sampai mengancam akan menempuh jalur hukum segala," kata Rahmad.

Sebaliknya, pihak yang meminta maaf adalah Sri Mulyono, staf PPI yang bertugas mengantar jemput Subur. Sri mengakui adanya kesalahan informasi, yakni Subur yang dijemput oleh BIN. Menurutnya, Subur tidak dijemput, melainkan datang bersama rombongan ke kantor BIN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com