Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rahmad Bantah Bilang Subur Budisantoso Diculik BIN

Kompas.com - 20/10/2013, 18:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Perhimpunan Pergerakan Indonesia M Rahmad membantah pernah menyebut Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Subur Budisantoso diculik maupun dijemput paksa oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Dia mengaku heran dengan informasi yang beredar.

"Saya tidak pernah menyebut Prof SBS diculik, ditangkap, diambil paksa, diamankan, diciduk, dan sebagainya," kata M Rahmad saat Jumpa Pers di Kantor PPI, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (20/10/2013).

Menurutnya, informasi yang dia sampaikan saat membuka dialog bertajuk "Dinasti vs Meritokrasi Politik" tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Sri Mulyono, staf PPI yang bertugas mengantar jemput Subur. Ketika ingin menjemput Subur di rumahnya, Sri Mulyono mendapat info dari ajudan Subur bahwa Subur telah dijemput oleh pihak BIN. Oleh karenanya, Sri langsung menjemput Subur di kantor BIN.

Namun, sesampainya di sana, Subur menyampaikan kepada Sri melalui telepon kalau pertemuan yang semula berlangsung jam 10.00 ditunda hingga setelah shalat Jumat. Hal tersebut dikarenakan kepala BIN harus menjemput presiden di bandara terlebih dahulu. Karena jadwal pertemuan yang berubah tersebut, Subur memutuskan untuk tidak hadir.

"Sri menyampaikan info tersebut kepada saya, dan info tersebutlah yang saya sampaikan ke peserta dialog," kata Rahmad.

Rahmad pun menilai informasi yang disampaikan ajudannya tersebut benar, kecuali pada bagian Subur dijemput BIN. Rahmad mengakui info tersebut salah karena Subur datang bersama rombongan ke acara BIN, bukan dijemput.

Sri sudah meminta maaf di depan Media. Namun, Rahmad tidak menyampaikan permintaan maafnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com