Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Menteri asal Parpol Lebih Banyak Mudaratnya"

Kompas.com - 20/10/2013, 18:40 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Hasil survei Pol-Tracking Institute menunjukkan mayoritas responden tidak puas dengan kinerja seluruh menteri yang berasal dari partai politik dalam empat tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Semakin mendekati Pemilu 2014, kinerja mereka diprediksi bakal terus menurun.

"Menteri dari parpol lebih besar mudaratnya politiknya dibanding manfaatnya," kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Minggu (20/10/2013).

Hanta mengatakan, berdasarkan hasil survei, dari 19 menteri asal parpol, kinerja Menteri Agama Suryadharma Ali asal PPP paling tinggi mendapatkan kepuasan publik. Namun, kepuasan tersebut hanya di angka 30,86 persen.

Tingkat kepuasan publik terhadap menteri lain di bawah 30 persen. Misalnya, Menteri Perekonomian Hatta Rajasa asal PAN di angka 23,01 persen, Menpora Roy Suryo asal Demokrat 21,63 persen, Menkoinfo Tifatul Sembiring asal PKS 19,95 persen, Mensos Salim Segaf Al Jufrie asal PKS 17,63 persen, Mentan Suswono asal PKS 17,33 persen, Menkokesra Agung Laksono asal Golkar 17,28 persen, Menhub EE Mangindaan asal Demokrat 17,14 persen, dan Menakertras Muhaimin Iskandar asal PKB 15,85 persen.

Menteri lain, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan asal Demokrat 14,91 persen, Menhut Zulkifli Hasan asal PAN 13,63 persen, Menteri ESDM Jero Wacik asal Demokrat 13,38 persen, Menpan dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar asal PAN 13,19 persen, Menkumham Amir Syamsuddin asal Demokrat 13,04 persen, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz asal PPP 11,90 persen, Menteri Kelautan Syarif C Sutardjo asal Golkar 11,36 persen, dan paling rendah Menteri PDT Helmy Faishal Zaini asal PKB 9,98 persen.

Hasil survei itu didapat setelah mewawancarai 2.010 responden di 33 provinsi pada 13-23 September 2013 . Margin of error survei itu plus minus 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Hanta mengatakan, dari hasil survei terlihat tingginya angka ketidaktahuan publik terhadap kinerja mereka, yakni di angka 50 persen. Hal itu berdampak terhadap penilaian kinerja pemerintahan SBY-Boediono secara keseluruhan. Sebanyak 58 persen responden merasa tidak puas terhadap kinerja pemerintah dan 40,5 persen mengaku puas.

Hanta menambahkan, fokus para menteri asal parpol akan terbelah mendekati pemilu. Mereka juga akan berusaha memenangkan partainya masing-masing di Pemilu Legislatif 2014 . Apalagi ada empat menteri menjabat sebagai ketua umum, yakni Hatta, Suryadharma, Muhaimin Iskandar, dan Syarief (ketua harian). Ditambah lagi 10 menteri menjadi calon anggota DPR.

"Mustahil dan aneh kalau menteri-menteri itu tidak berusaha memenangkan partainya. Apakah ke depan kerja pemerintah akan semakin ringan? Justru akan semakin berat. Loyalitas mereka akan terbelah, loyal ke presiden dan ke partai," pungkas Hanta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com