Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pergantian Kabinet, Sikap Menteri Parpol Bervariasi

Kompas.com - 19/01/2010, 21:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Isu adanya pergantian kabinet pada hari ke-100 masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disikapi berbeda-beda oleh para menteri yang berasal dari partai politik.

Ada yang menyatakan hal itu merupakan hak prerogatif Presiden Yudhoyono, ada yang berpendapat terserah Presiden, tetapi ada pula yang merasa tidak yakin Presiden Yudhoyono melakukan pergantian kabinet pada hari ke-100 pemerintahannya.

Menteri Pertanian yang berasal dari kader Partai Keadilan Sosial, Suswono, mengaku ia loyal kepada Presiden Yudhoyono selaku atasannya. "Sebagai anggota kabinet, meskipun saya kader PKS, saya harus loyal kepada Presiden," tandasnya  saat dihubungi Kompas, Senin (18/1/2010) kemarin dan Selasa (19/1/2010) di Jakarta.

Namun, saat ditanya apabila akibat vokalnya Fraksi PKS di Pansus DPR dan ia sebagai menteri yang berasal dari PKS terkena getahnya, Suswono mengaku siap saja jika memang Presiden Yudhoyono melakukan perubahan.

"Jabatan itu amanah. Saya tidak pernah meminta-minta jabatan. Karena saya bisa menciptakan pekerjaan. Jadi, tidak ada masalah kalaupun memang Presiden akan melakukan karena yang memiliki hak prerogatif akan me-reshuffle," jelas Suswono.

Adapun Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengaku tidak yakin adanya pergantian kabinet. "Saya tidak tahu adanya isu tersebut. Akan tetapi, saya yakin tidak akan dilakukan. Presiden itu seorang demokrat sejati. Beliau juga berpesan, jika menghadapi persoalan dan isu yang bermacam-macam, hadapilah saja dengan kinerja yang baik," ujar Patrialis.

Patrialis menyatakan, tugas dan tanggung jawabnya sebagai menteri adalah amanah. "Kalau pekerjaan saya berhasil, saya senang. Itu artinya, saya sudah membantu rakyat," tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Legislatif dan Lembaga Politik Priyo Budi Santoso mengaku, apabila Presiden Yudhoyono ingin me-reshuffle kabinetnya, itu merupakan kewenangan Presiden.

Menteri-menteri yang berasal dari Partai Golkar adalah kader terbaik partai. Akan tetapi, semuanya itu tergantung pada Presiden. "Saya sendiri tidak tahu apakah isu itu benar atau tidak," ujar Priyo.

Menteri yang berasal dari Partai Golkar adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Menko Kesra Agung Laksono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com