Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta Berita Penculikan Mantan Ketum Demokrat Diusut

Kompas.com - 19/10/2013, 23:22 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyayangkan pemberitaan yang menyebut adanya penjemputan paksa terhadap mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Subur Budisantoso, oleh Badan Intelijen Negara (BIN).  Presiden menilai pemberitaan tersebut tidak bertanggungjawab.

Hal itu dikatakan Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha melalui pesan singkat, Sabtu (19/10/2013 ) malam, menyikapi pemberitaan di media online.

Julian mengatakan, penjelasan yang diberikan Kepala BIN Marciano Norman merupakan atas perintah Presiden SBY. Masyarakat perlu diberikan penjelasan agar menjadi jelas.

Tidak boleh ada fitnah yang dibiarkan dan disebarkan tanpa pertanggungjawaban. Hukum harus ditegakkan demi kebenaran dan keadilan, kata Julian.

Seperti diberitakan, informasi yang beredar menyebutkan, Subur dijemput staf BIN pukul 9.00 Jumat ( 18/10/2013 ). Disebutkan, Kepala BIN ingin bertemu dengan Subur pukul 10.00 WIB. Namun, setelah Subur tiba di Kantor BIN di Kalibata, dia dinformasikan Kepala BIN sedang menghadap Presiden.

Dalam informasi yang beredar itu juga disebutkan Subur tidak boleh meninggalkan kantor BIN. Di hari yang sama, Subur diundang menjadi narasumber dalam dialog Dinasti versus Meritokrasi Politik yang digelar Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI).

Marciano membantah hal itu. Menurutnya, BIN tidak ada kepentingan untuk bertemu Subur pada Jumat itu. Marciano juga sudah berkomunikasi dengan Subur. Ia mengaku kecewa terhadap pernyataan yang telah menyudutkan BIN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com