Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Politik Punya Peran Ciptakan Dinasti Politik

Kompas.com - 14/10/2013, 21:34 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Politik memiliki peran dalam membangun dinasti politik. Partai politik saat ini memiliki kecenderungan untuk memasukkan kader partai yang hanya memiliki modal kuat. Sementara, para kader yang justru memiliki kemampuan serta integritas kuat, cenderung tidak dilirik. 

"Rata-rata dinasti politik itu, memiliki modal yang kuat. Karena itulah kemudian orang-orang yang memiliki modal besar bisa menang di dalam pertarungan pilkada," kata pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dahnil Anzhar kepada kompas.com, Senin (14/10/2013). 

Ia mengatakan, sebenarnya tidak ada masalah dalam soal dinasti politik asal yang dikedepankan adalah kompetensi. Lain masalahnya, kata dia, jika dinasti politik terbangun semata-mata karena kekuatan modal, bukan atas dasar kapasitas. 

Dahnil mencontohkan, dalam kasus dinasti kepemimpinan Gubernur Banten, Ratu Atut Chossiyah, salah seorang kerabat Atut dianggapnya tidak layak menduduki jabatan tertentu. 

"Dulu waktu saya menjadi panelis saat Pemilukada Kota Serang, dia itu tidak bisa ngomong sama sekali, tidak punya kapasitas yang memadai, itu masalahnya," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap masyarakat bisa mencegah terjadinya dinasti kekuasaan. Menurut Presiden, monopoli kekuasaan dapat membawa keburukan.

Hal itu dikatakan Presiden menyikapi pembicaraan di media sosial akhir-akhir ini. Tanpa menyebut nama daerah, Presiden mengatakan, muncul kasus yang melibatkan pejabat-pejabat di daerah yang ternyata memiliki hubungan kekerabatan (baca Presiden: Cegah Dinasti Kekuasaan!).

Meski tidak menyebut nama, pernyataan Presiden diyakini para petinggi Partai Golkar merujuk pada Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Sejumlah politisi Partai Golkar pun mengkritik pernyataan Presiden.

Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memaparkan, sejumlah anggota keluarga dan kerabat Presiden tercatat sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2014. 

Partai Demokrat menempatkan anak, adik ipar, sepupu dan sejumlah nama kerabat Presiden dalam daftar nama-nama caleg partai tersebut. Paling tidak, ungkap Bambang, terdapat 15 nama caleg yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Cikeas (baca: Golkar Nilai Dinasti Atut Lebih Baik daripada Dinasti Cikeas).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com