Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Skenario, Partai Penguasa Minimal Juara Dua?

Kompas.com - 02/10/2013, 18:24 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan, ada sebuah skenario besar yang akan mengupayakan partai berkuasa mendulang hasil positif di Pemilihan Umum 2014.

Hal itu berdasarkan kajian pribadi dan informasi yang diterimanya dari intelijen. "Kami mendengar bocoran dari intelijen, ada skenario, parpol berkuasa seminimal-minimalnya akan dibuat jadi juara dua," kata Hasto, dalam sebuah diskusi politik di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2013).

Hasto menuturkan, informasi yang ia sampaikan akan dipertanggungjawabkan secara pribadi, bukan atas nama partainya. Ia menuntut intelijen membuktikan hal tersebut. Secara pribadi, informasi tersebut dianggapnya valid karena sesuai dengan realitas yang ada.

Contoh terbaru, ia menyinggung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Kerja sama Lemsaneg dengan KPU, kata Hasto, wajib dicurigai karena lembaga intelijen itu memiliki garis komando langsung kepada Presiden.

Kecurigaannya makin menjadi karena di saat yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang saat ini masih berkuasa. "Tentu kecurigaan publik semakin jadi. Semua harus tahu, pemerintah berkuasa takut kalah, takut putra mahkota yang telah disiapkan kalah," ujarnya.

Selanjutnya, Hasto juga menyinggung tayangan acara Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang disiarkan oleh TVRI. Menurutnya, ada penyalahgunaan kekuasaan di balik siaran tersebut yang menandakan praktik curang partai berkuasa telah sering dilakukan.

Tak sampai di situ, Hasto juga menyatakan bahwa ada dugaan Partai Demokrat telah melakukan kecurangan pada Pemilu 2009. Dugaan modus kecurangan yang digunakan adalah penggelembungan suara, penggunaan dana APBN, dan ketidaknetralan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2009.

Ketidaknetralan tampak jelas karena KPU tak memiliki data hasil penghitungan suara sampai tingkat TPS. Hasto menduga, semua data dihapus untuk menghilangkan jejak. Ia juga mengecam adanya komisioner KPU yang menjadi kader Partai Demokrat setelah partai tersebut memenangkan pemilu tahun sebelumnya.

"Pada 2009, rezim SBY memang melakukan itu (kecurangan), intelijen harusnya bisa membuktikan. Kerja sama Lemsaneg, penggelembungan DPT, kan semuanya bukan kebetulan, manipulasi semakin canggih," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com