"Kami tidak ingin kerja sama itu tunggal (dengan satu instansi). Nanti konsorsium dengan instansi lain juga. Kami ingin memastikan data pemilih ini aman dari serangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Husni, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2013).
Dia mengungkapkan, ada anggota konsorsium lain, misalnya BPPT dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Menurutnya, terkait teknologi informasi KPU, BPPT telah melakukan mencermati Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU.
"Kami juga mengajak perguruan tinggi yang sudah bisa membuat aplikasi Pemilu 2014. Seperti ITB yang membuat Silog (Sistem Iformasi Logistik Pemilu)," jelas mantan anggota KPU Sumatera Barat itu.
Husni mengatakan, dalam menyelenggarakan pemilu, KPU dapat bekerja sama dengan lembaga lain. Namun, katanya, KPU harus menggunakan instrumen negara.
"BPPT juga pertanggungjawabannya pada negara, menteri-menteri pertanggungjawabannya juga kepada Presiden," ujarnya.
Ia menilai, kekhawatiran beberapa pihak soal Lemsaneg akan memainkan hasil pemilu untuk kepentingan kelompok atau partai politik tertentu, sangat berlebihan. Jika publik menuntut keterbukaan kinerja Lemsaneg, Husni mengatakan, maka lembaga tersebut akan membukanya kepada publik.
"Saya kira kekhawatiran ini berlebihan. Kalau cara kerjanya yang perlu diketahui publik, maka Lemsaneg akan terbuka," lanjut Husni.
Dia mengatakan, alasan pihaknya menggandeng banyak lembaga, termasuk Lemsaneg pihak untuk mengamankan data pemilu, karena KPU kekurangan sumber daya dalam hal teknologi informasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.