ICW: Kurangi Potensi Korupsi, Sekolah Mesti Transparan!

"Pertama, ... orangtua murid, masyarakat sekitar, dan warga sekolah, harus ikut dilibatkan dalam pengelolaan dana pendidikan, seperti BOS, "ujar Siti di Jakarta, Rabu (28/8/2013).

Menurutnya, partisipasi masyarakat yang lebih luas mencegah penyimpangan penggunaan dana pendidikan. Ia juga menyayangkan lemahnya posisi Komite Sekolah sebagai wadah untuk mengkritisi kebijakan sekolah, termasuk kebijakan anggaran.

"Orangtua murid mesti tahu anggaran BOS berapa setiap tahun, untuk apa, buat beli buku berapa, dan sebagainya," katanya.

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik, Febri Hendri, menambahkan, transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pendidikan juga dapat diberlakukan di tingkat perguruan tinggi. Dosen dan mahasiswa seharusnya juga ikut dilibatkan dalam penentuan penggunaan dana.

"Jadi semua pihak bisa memantau dan korupsi bisa ditekan," katanya.

Berdasarkan pemantauan ICW terhadap dana pendidikan, lembaga anti korupsi tersebut mengungkapkan bahwa telah terjadi 296 kasus korupsi pendidikan dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 619 miliar dan tersangka sebanyak 497 orang.

Di antara kasus korupsi tersebut, penggelapan dan penggelembungan anggaran menjadi modus korupsi yang sering dilakukan. "Penggelapan (dana pendidikan) mencetak skor 106 kasus dengan kerugian negara Rp 248,5 miliar," kata Siti.