Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembeli Tanah Djoko Susilo Keberatan Asetnya Dibekukan KPK

Kompas.com - 16/07/2013, 20:39 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemangku adat Bali I Wayan Nama menyampaikan keberatannya atas upaya penyidik KPK yang membekukan lahannya. Menurut Wayan, lahannya yang disita KPK itu tidak berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) yang melibatkan Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo.

Keberatan ini disampaikan Wayan kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta seusai bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (16/7/2013). Wayan merupakan pembeli dua bidang lahan di Tabanan dan Badung yang dijual istri muda Djoko, Mahdiana, pada 2012.

"Masalah aset saya di Bali yang diblokir, tidak disita," kata Wayan. Menurutnya, lahan yang diblokir penyidik KPK ini bukanlah lahan yang dibeli Mahdiana.

Wayan memiliki lahan dengan tujuh sertifikat. Dua dari tujuh lahan itu dibelinya dari Mahdiana. Namun, lima sertifikat lainnya ikut diblokir KPK meskipun bukan dia beli dari Mahdiana.

Menanggapi keberatan ini, majelis hakim Tipikor meminta tim jaksa KPK mengecek apakah benar lima sertifikat lahan Wayan ini diblokir meskipun tidak berkaitan dengan kasus Djoko. “Karena ada kejadian, perkara lain, KPK dilihatnya menakutkan, yang tidak diminta pun ikut diblokir. Tolong dicek kalau memang benar, sampaikan kepada majelis, nanti akan disikapi, kasihan orang ini,” tutur Ketua Majelis Hakim Suhartoyo.

Tim jaksa penuntut umum KPK pun berjanji akan mengecek lahan yang diblokir tersebut. Selanjutnya, hakim meminta Wayan membicarakan masalah ini dengan jaksa KPK di luar persidangan.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Wayan mengaku membeli dua bidang lahan di Bali dari Mahdiana dengan nilai total Rp 4,3 miliar. Wayan mengaku tidak tahu kalau Mahdiana adalah istri Djoko Susilo yang ditetapkan sebagai tersangka KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com