Sekjen: PKS Bisa Berjuang di Dalam atau di Luar Pemerintahan

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Taufik Ridho membenarkan adanya informasi tentang rencana pengeluaran PKS dari koalisi. Menurut Taufik, partainya akan menerima apa pun keputusan dari Presiden. Menurutnya, PKS tidak mengalami masalah berjuang dari dalam maupun dari luar pemerintahan.

"Kalau ada surat (resmi) pengeluaran PKS, ya kami terima. Kan itu hak Presiden. Lagi pula, nggak ada masalah di luar atau dalam pemerintahan. Yang penting bagi PKS itu berjuang untuk masyarakat, mau di dalam ataupun di luar," ujar Taufik saat dihubungi Rabu (12/6/2013).

"Memang kalau di dalam apa untungnya? Saya tanya," tambahnya lagi.

Menurutnya, berjuang di luar atau di dalam pemerintahan tak ada bedanya, apalagi dalam hal kebijakan rencana kenaikan harga BBM. Meski menteri-menteri PKS berperan dalam hal sosialisasi kenaikan harga BBM, Taufik menegaskan bahwa sejak awal PKS menentang rencana itu. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah menuturkan, partainya tak khawatir berada di luar pemerintahan.

"Menjelang Pemilu 2004, PKS oposisi sendiri. Kami berjuang sendirian dan bisa bertahan sampai sekarang," imbuh Fahri.

Sebelumnya, Fahri Hamzah menuturkan, partainya menerima informasi sejak pekan lalu rencana pendepakan PKS dari koalisi. Seorang utusan Istana disebut-sebut sudah menghubungi salah seorang menteri dari PKS yang memberitahukan Presiden SBY sudah meneken surat pengeluaran partai itu dari koalisi. Namun, secara tertulis, PKS masih belum menerima surat dari Presiden SBY.

Didepaknya PKS dari koalisi merupakan dampak dari sikap partai itu yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sikap PKS ini berbeda dengan pandangan partai-partai koalisi lainnya. Dalam dua kali rapat Sekretariat Gabungan terakhir, PKS tidak hadir. Bahkan, pada rapat terakhir, PKS sengaja tidak diundang oleh koalisi.

Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarifuddin Hasan menyatakan, seluruh partai koalisi kecewa dengan sikap PKS. Syarief menyatakan bahwa di dalam code of conduct atau kontrak koalisi sudah jelas disebutkan sanksi bagi partai koalisi yang menentang kebijakan pemerintah.