Tokoh Lintas Agama Pastikan ke Istana

JAKARTA, KOMPAS.com — Para tokoh lintas agama memastikan akan memenuhi undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden, Senin (17/1/2011) pukul 20.00. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyatakan akan tetap solid pemerintah untuk segera mengakhiri pengingkaran terhadap UUD 1945.

"Tetap solid, tidak ada satupun yang mundur. Semuanya setuju. Tidak ada pengurangan kata-kata dalam pernyataan terbuka tokoh-tokoh agama," kata mediator tokoh lintas agama, Effendi Ghazali, dalam siaran pers di Maarif Institute, Jalan Tebet Barat Dalam 2, Jakarta Selatan, petang ini.

Effendi mengatakan, dari sembilan tokoh agama yang membuat pernyataan terbuka kepada pemerintah, hanya dua tokoh yang tak bisa hadir di Istana, yakni mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif dan Solahuddin Wahid. Buya Syafii berhalangan hadir karena tengah berada di Yogyakarta, sementara Gus Solah urung hadir karena tidak mendapat undangan.

Tujuh tokoh agama yang lain adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia Mgr MD Situmorang, Bhikku Sri Pannyavaro, Nyoman Udayana Sangging, Andreas Yewangoe, Franz Magnis Suseno, dan Djohan Effendi.

Ia menjelaskan, semua tokoh menerima tiga surat undangan. Namun, ada dugaan pemerintah plinplan karena berubahnya pihak yang dituju dalam surat undangan itu. "Pertama, ditujukan buat pribadi. Kedua, untuk lembaga. Ketiga, lembaga," katanya.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Andreas A Yewangoe menegaskan, apa yang disampaikan tokoh-tokoh lintas agama adalah sebuah pernyataan moral. Tugas pemimpin agama memperingatkan pemerintah bahwa ada yang tidak beres di negara kita.

"Ada kesenjangan antara ucapan dan tindakan atau pernyataan dan kenyataan. Kalau dibiarkan, negara akan menemui kesulitan," kata Andreas.

Pekan lalu para tokoh agama ini membuat pernyataan sikap mengkritik pemerintah. Mereka menyebut, pemerintah telah banyak melakukan kebohongan. Mereka mengingatkan sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru. Oleh karena itu, mereka mencanangkan tahun ini sebagai tahun perlawanan terhadap kebohongan dan pengkhiatanan.

Pemerintah menyatakan tidak terima dikatakan telah melakukan banyak kebohongan atas nama rakyat. Pemerintahan SBY meminta agar hal tersebut segera diluruskan. Pasalnya, hal itu menyangkut kredibilitas, kehormatan, dan integritas pemerintahan SBY, mulai dari Presiden hingga camat. Dalam konteks inilah pertemuan malam nanti digelar.