Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Relokasi, Solusi Menyelamatkan

Kompas.com - 31/10/2010, 12:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Marzuki Alie berpendapat, relokasi warga di Kepulauan Mentawai tetap merupakan solusi bagi mereka yang bertempat tinggal di kepulauan tersebut dari ancaman tsunami. Hal itu dikatakan Marzuki dalam pernyataan persnya yang diterima Kompas.com, Sabtu (30/10/2010) malam.

Menurutnya, relokasi adalah solusi yang bisa menyelamatkan dari jatuhnya korban jiwa karena bencana serupa. "Masalah relokasi yang diributkan, saya yakin ini akan menjadi solusi untuk menyelamatkan saudara-saudara kita dan tidak merupakan pemborosan dalam rangka recovery dan rekonstruksi. Hematlah uang negara dan bantuan sosial dari mana pun demi memberi rasa aman bagi kehidupan saudara-saudara kita di Pulau Mentawai," ujarnya.

Masih mengutip pernyataan persnya, Marzuki mengungkapkan, Mentawai berada di jalur gempa dan bisa berpotensi tsunami. "Sudah berkali-kali gempa terjadi di wilayah tersebut, tapi kita kurang peduli. Saya tidak tahu bagaimana kondisi daratan di Mentawai, apakah ada tempat untuk menyelamatkan diri apabila ada peringatan tsunami," kata Marzuki.

Jika tak ada tempat untuk menyelamatkan diri, menurutnya, secanggih apa pun alat pendeteksi dini tidak akan mampu menyelamatkan. "Karena lokasinya jauh dari Sumatera. Saya tidak menginginkan ada lagi musibah yang berakibat korban meninggal karena nyawa manusia siapa pun harus diselamatkan," ujar politisi Partai Demokrat ini.

Oleh karena itu, ia melanjutkan, harus dipikirkan solusi relokasi warga ke tempat lebih aman. Relokasinya, menurut dia, ke lokasi di luar jangkauan tsunami. "Buat akses jalan menuju pantai untuk mereka melaut. Kalau memang Pulau Mentawai sudah tidak ada jaminan aman, kita mempunyai wilayah yang luas yang bisa menampung saudara-saudara kita tersebut. Dari jaman dulu transmigrasi adalah hal yang biasa. Sebagian besar mereka sukses dan sejahtera di daerah baru, daripada membiarkan mereka tetap miskin di tempat yang lama," paparnya.

Ia melanjutkan, "Kalau sudah difasilitasi tetap tidak bersedia, seperti kasus Mbah Maridjan, sudah akan dievakuasi tapi menolak, maka risiko tersebut sudah menjadi tanggung jawab pribadi. Walaupun ada kewajiban kita untuk memaksa demi nyawa manusia. Demikian juga Pulau Mentawai, kalau tidak mau direlokasi, konsekuensi tinggal di tepi pantai yang rentan gempa pasti ada saatnya kena tsunami lagi".

Akan tetapi, para pemangku kekuasaan, dikatakannya, harus memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat. Terkait bantuan bagi korban tsunami, Marzuki mengaku telah menghubungi Menteri Perhubungan Freddy Numberi untuk segera mengirimkan kapal bantuan. DPR akan melakukan pengawasan penyaluran bantuan dan penanganan bencana pada saat yang tepat.

"Tidak pada saat ini yang justru mengganggu mereka yang bekerja untuk tanggap darurat," katanya. Saat ini, menurut Marzuki, yang perlu dilakukan adalah mendorong relawan dan mereka yang terlibat dalam penanganan untuk mendistribusikan bantuan. "Masing-masing partai juga sudah bekerja bahu-membahu membantu korban. DPR melalui Komisi VIII dan tim khusus lintas fraksi dari dapil musibah yang akan menangani tugas-tugas DPR di daerah gempa. Selebihnya, komisi yang lain bekerja seperti biasa. Kalau nanti ada empati dari anggota Dewan, kita urunan memberikan kepada ahli musibah," kata Marzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

    Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

    Nasional
    KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

    KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

    Nasional
    Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

    Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

    Nasional
    PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

    PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

    Nasional
    Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

    Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

    Nasional
    Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

    Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

    Nasional
    55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

    55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

    Nasional
    Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

    Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

    Nasional
    Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

    Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

    Nasional
    Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

    Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

    Nasional
    Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

    Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

    Nasional
    Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

    Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

    Nasional
    Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

    Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

    Nasional
    Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

    Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

    Nasional
    Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

    Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com