Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibas Sarankan Kemendikbud Sosialisasikan soal Sekolah 8 Jam

Kompas.com - 18/06/2017, 15:27 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mendukung kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait program full day school (FDS).

Namun, menurut Ibas, Muhadjir dan Kemendikbud perlu melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi dan diskusi, agar tidak terjadi salah paham di masyarakat.

"Kebijakan program penguatan karakter 5 hari belajar per minggu jangan sampai menimbulkan keresahan di masyarakat, apalagi sudah muncul sejumlah penolakan elemen masyarakat," ujar Ibas melalui keterangan tertulis, Minggu (18/6/2017).

(baca: Jokowi Minta Mendikbud Kaji Ulang Kebijakan 8 Jam Belajar)

Menurut Ibas, Kemendikbud perlu memberikan penjelasan, apakah kebijakan itu sudah melalui kajian yang tepat.

Menurut Ibas, jangan sampai kebijakan menambah jam belajar siswa justru mengorbankan waktu sosialisasi murid bersama lingkungan dan keluarga.

Secara khusus, menurut Ibas, Kemendikbud perlu berdiskusi dengan organisasi masyarakat keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

(baca: PBNU Minta Pemerintah Cabut Kebijakan Sekolah 8 Jam per Hari)

Hal itu menyusul timbulnya gelombang penolakan terhadap kebijakan full day school yang digagas Muhadjir Effendy.

Tak hanya menolak gagasan 5 hari sekolah, sejumlah komponen bahkan mulai mendesak Presiden RI Joko Widodo mengevaluasi kinerja Muhadjir karena mengusung gagasan yang dinilai usang dan kontroversial.

"Kami sepakat upaya untuk membangun karakter generasi penerus yang berkualitas, tapi apakah sudah memperhatikan dampak sosiologis anak, orangtua, keluarga, guru. Bagaimana menyikapi penolakan dari sebagian elemen masyarakat yang merasa kebijakan tersebut belum tepat? Kata Ibas.

(baca: Mendikbud: Belajar Delapan Jam Untungkan Madrasah)

Ibas yang juga anggota Komisi X DPR menilai bahwa saat ini diperlukan rembug bersama mengenai pendidikan nasional.

Hal itu perlu, agar terjadi sinkronisasi antarlembaga, dan tidak menimbulkan kekhawatiran dari berbagai elemen masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com