Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud Klaim Penerima KIP Capai 80 Persen

Kompas.com - 12/06/2017, 15:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengklaim hingga Juni 2017, distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah mencapai 80 persen.

"Desember 2016 kemarin itu 70 persen. Saat ini mungkin 80 persen sudah terdistribusi," ujar Muhadjir di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Peningkatan jumlah penerima KIP tersebut, diakui Muhadjir, setelah pihaknya melakukan manuver.

Sebenarnya, penerima KIP didasarkan pada data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) milik Kementerian Sosial.

(Baca: 2,9 Juta Anak Belum Terjangkau KIP)

Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, distribusi menjadi tidak sinkron saat mengacu pada data tersebut.

"Data itu belum by name by address. Jadi ada kartu yang tidak match antara nama dan alamatnya. Itu yang buat distribusi itu agak repot," ujar Muhadjir.

Muhadjir pun mengusulkan kepada Presiden agar distribusi KIP bersumber pada Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik).

Dengan begitu, penerima KIP pasti tepat sasaran lantaran bersumber pada data sekolah.

"Selain dari Dapodik, kami juga menyasar penerima KIP itu berdasarkan penerima Kartu Perlindungan Sosial dan Kartu Keluarga Sejahtera. Begitu kartu-kartu itu datang, nah kami berikan KIP juga untuk anaknya," ujar Muhadjir.

(Baca: Jokowi: Ketahuan Beli Pulsa, KIP Dicabut)

Di sisi lain, tingkat ketepatan sasaran penerima KIP meningkat jauh dibandingkan pada era Mendikbud sebelum Muhadjir.

Jika sebelumnya, persentase ketepatan sasaran sekitar 22 persen, kini persentase ketepat sasarannya mencapai 70 persen.

Artinya, penerima KIP saat ini benar-benar berasal dari kalangan ekonomi bawah.

Kompas TV Jokowi Kagumi Kecerdasan Siswa SD Saat Bagikan KIP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com