Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Paripurna Dipimpin Fahri Hamzah, Fraksi PKS "Walk Out"

Kompas.com - 30/05/2017, 12:39 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) walk out atau keluar dari Ruang Sidang Paripurna, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Kejadian tersebut diawali interupsi anggota DPR dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo.

Sigit menilai, Fahri yang telah dipecat PKS tak memiliki legitimasi untuk memimpin rapat.

"Saya sebagai anggota Fraksi PKS merasa keberatan dipimpin oleh Pak Fahri. Oleh karena itu,  saya berharap pimpinan untuk memilih pimpinan yang layak untuk memimpin paripurna ini," kata Sigit, saat melayangkan interupsi.

(baca: Pansus Hak Angket KPK Resmi Dibentuk DPR)

Sigit mengatakan, secara pribadi ia memutuskan tak akan menghadiri rapat paripurna yang dipimpin Fahri.

Ia berharap Pimpinan DPR mempertimbangkan protes tersebut.

"Menurut saya, Saudara Fahri Hamzah sudah tidak legitimate," kata dia.

(baca: 5 Fraksi Tak Kirim Perwakilan, Fahri Hamzah Tegaskan Pansus Angket KPK Tetap Sah)

Fahri sebagai pimpinan sidang tak menanggapi protes tersebut. Ia memutuskan untuk melanjutkan agenda pembacaan pandangan fraksi terkait kebijakan RAPBN 2018.

"Saya bisa diundang untuk menjelaskan posisi hukum dari peristiwa," kata dia.

Sigit lantas keluar dari ruang sidang, diikuti oleh sejumlah anggota Fraksi PKS lainnya.

Sementara, anggota Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, yang ditugaskan untuk membacakan pandangan terkait RAPBN hanya menyerahkan pandangannya secara tertulis kepada Pimpinan DPR.

(baca: Ini Nama-nama Wakil Rakyat yang Jadi Anggota Pansus Angket KPK)

Saat penyerahan pandangan fraksi, Ecky menyalami Pimpinan DPR, sempat tak menyalami Fahri.

Ia hanya menyalami Fadli Zon yang berdiri di samping kiri Fahri, kemudian berlanjut menyalami Setya Novanto dan Agus Hermanto yang berdiri di samping kanan Fahri.

Namun, belakangan keduanya tetap bersalaman setelah penyerahan berkas dan foto bersama.

Kompas TV PKS meminta MKD DPR untuk memproses dugaan pelanggaran Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com