Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aspirasinya Tak Dianggap Wakili PKS, Ini Komentar Fahri Hamzah

Kompas.com - 03/05/2017, 10:13 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera yang menjabat Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, merupakan satu dari 26 pengusul hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Akan tetapi, sikap Fahri dianggap tak mewakili sikap Fraksi PKS. Bahkan, Presiden PKS menganggap tanda tangan dukungan yang diberikan Fahri hanya akan-akalan.

Ia menganggap langkah Fahri bukan bagian dari kebijakan Fraksi PKS di DPR, melainkan inisiatif pribadi.

PKS menolak usulan hak angket dan mengklaim tidak ada satu pun kadernya yang mendukung hak angket.

"Sedih kader-kader membaca betapa lemahnya pengertian hukum dari para pimpinan ini. Itulah sebabnya saya katakan mereka sudah tidak layak memimpin partai," ujar Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

(Baca: Ramai-ramai "Balik Badan" Tolak Hak Angket KPK)

"Kalau partai mau jadi besar, bukan mereka yang pimpin. Sebab fatal pandangan-pandangan hukumnya itu. Enggak ngerti konstitusi, enggak ngerti negara. Terus kita mau ke mana?" lanjut dia.

Soal pemecatan sebagai kader partai, Fahri berpegang pada putusan hukum.

Pengadilan menyatakan pemecatan tersebut tidak sah sehingga Fahri berkeyakinan masih sah sebagai kader PKS. Namun, PKS seolah mengabaikan hal itu.

(Baca: Presiden PKS: Itu Akal-akalan Fahri Hamzah Saja...)

"Tiba-tiba mereka hidup di negara sendiri. Termasuk kawan saya yang suka sosialisasi empat pilar, itu seperti hidup di negara sendiri dan mengatakan ini (pemecatan) sudah final. Lho, final itu bukan di PKS, tapi dalam negara," papar Fahri.

Ia menegaskan, dalam konstitusi negara, ada aturan tegas yang harus dipatuhi. Demikian pula soal pemecatan dari partai.

(Baca: Pelemahan KPK dengan Hak Angket Bisa Sia-sia, jika...)

"Menurut saya ini jelek sekali, merugikan kader-kader di bawah. Kader-kader komplain kepada saya kok Pimpinan PKS seperti tidak mengerti hukum, seperti tidak mengerti di atas partai ada negara dan hukum negara yang harus kita hormati," ujar Fahri.

Kompas TV Cepatnya palu pimpinan sidang diketuk oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membuat sebagian anggota DPR protes.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com