Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Nama-nama Wakil Rakyat yang Jadi Anggota Pansus Angket KPK

Kompas.com - 30/05/2017, 15:05 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi terbentuk.

Pada rapat paripurna, Selasa (30/5/2017), ditayangkan nama-nama wakail rakyat yang menjadi anggota Pansus Hak Angket KPK.

Saat ini, tercatat baru lima fraksi yang mengirim perwakilan ke Pansus Angket KPK.

Kelima fraksi tersebut yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Wakil Ketua DPR, yang juga memimpin rapat paripurna, Fahri Hamzah, menyatakan, Pansus Angket KPK tetap resmi terbentuk meski ada lima fraksi lagi yang belum mengirim perwakilan.

"Nanti Sekretariat Jenderal DPR akan menyurati fraksi yang belum mengirim perwakilan sebagai pemberitahuan," ujar Fahri.

Baca: Pansus Hak Angket KPK Resmi Dibentuk DPR

Berikut nama-nama anggota Pansus Hak Angket KPK:

1. Fraksi PDI-P: Masinton Pasaribu, Eddy Kusuma Wijaya, Risa Mariska, Adian Yunus Yusak, Arteria Dahlan, Junimart Girsang

2. Fraksi Golkar: Bambang Soesatyo, Adies Kadir, Mukhammad Misbakhun, John Kennedy Azis, Agun Gunanjar

3. Fraksi PPP: Arsul Sani, Anas Thahir

4. Fraksi NasDem: Taufiqulhadi, Ahmad HI M. Ali

5. Fraksi Hanura: Dossy Iskandar

Kompas TV DPR Tetap Bentuk Pansus Hak Angket Terhadap KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Tak Bahas Pilkada saat Bertemu Ketum Parpol

Jokowi Klaim Tak Bahas Pilkada saat Bertemu Ketum Parpol

Nasional
Menko PMK Akui Belum Ada Solusi Overkapasitas Tenda Jemaah Haji

Menko PMK Akui Belum Ada Solusi Overkapasitas Tenda Jemaah Haji

Nasional
Cegah Judi 'Online', Pemerintah Disarankan Buka Kawasan Khusus Kasino

Cegah Judi "Online", Pemerintah Disarankan Buka Kawasan Khusus Kasino

Nasional
Lantik Pj Gubernur Lampung, Mendagri Tekankan Pentingnya Kemampuan Komunikasi

Lantik Pj Gubernur Lampung, Mendagri Tekankan Pentingnya Kemampuan Komunikasi

Nasional
Usul Bansos Buat Keluarga Pelaku Judi 'Online' Dianggap Kurang Kerjaan

Usul Bansos Buat Keluarga Pelaku Judi "Online" Dianggap Kurang Kerjaan

Nasional
Afriansyah Noor Duga Ada Intervensi Yusril di Dalam Pencopotannya sebagai Sekjen PBB

Afriansyah Noor Duga Ada Intervensi Yusril di Dalam Pencopotannya sebagai Sekjen PBB

Nasional
Niat Politik Pemerintah Perangi Judi 'Online' Dianggap Kurang Kuat

Niat Politik Pemerintah Perangi Judi "Online" Dianggap Kurang Kuat

Nasional
Lestarikan Lingkungan di Wilayah Operasi, Antam Rehabilitasi DAS Poleang

Lestarikan Lingkungan di Wilayah Operasi, Antam Rehabilitasi DAS Poleang

Nasional
Pj Kepala Daerah Harus Mundur jika Maju Pilkada, Mendagri: Risikonya 'Nganggur'

Pj Kepala Daerah Harus Mundur jika Maju Pilkada, Mendagri: Risikonya "Nganggur"

Nasional
Menanti Keputusan Golkar: Relakan Ridwan Kamil Maju Pilkada Jakarta atau Jaga Elektoral di Jabar untuk 2029

Menanti Keputusan Golkar: Relakan Ridwan Kamil Maju Pilkada Jakarta atau Jaga Elektoral di Jabar untuk 2029

Nasional
Ide Bansos Buat Keluarga Pejudi 'Online', Pemerintah Dianggap Ogah Repot

Ide Bansos Buat Keluarga Pejudi "Online", Pemerintah Dianggap Ogah Repot

Nasional
Menkominfo Sebut Situs Elaelo Bermuatan 'Phising': Akan Ditertibkan Hari ini

Menkominfo Sebut Situs Elaelo Bermuatan "Phising": Akan Ditertibkan Hari ini

Nasional
Bahas 5 RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan, Menlu: Dunia Semakin Penuh Ketidakpastian

Bahas 5 RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan, Menlu: Dunia Semakin Penuh Ketidakpastian

Nasional
Uang Rp 800 Juta untuk Firli Bahuri dari Kementan Disebut Bakal Diserahkan lewat Kapolrestabes Semarang

Uang Rp 800 Juta untuk Firli Bahuri dari Kementan Disebut Bakal Diserahkan lewat Kapolrestabes Semarang

Nasional
Elaelo Bukan Buatan Pemerintah, Kominfo Buru Pembuatnya

Elaelo Bukan Buatan Pemerintah, Kominfo Buru Pembuatnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com