Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Jika Antasari Tak Minta Maaf ke SBY, Biar Publik Menilai

Kompas.com - 20/05/2017, 15:51 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan tuntutan agar mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar meminta maaf kepada Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bukan dari Ketum Partai Demokrat itu.

Menurut Roy, tuntutan permintaan maaf yang disampaikan koleganya, yakni Wakil Ketua Umun Partai Demokrat Syariefufdin Hasan, itu bersifat pribadi.

"Itu statemen pendapat pribadi saja. Kalau ada permintaan dari teman saya atau kader Demokrat ya hormati saja, itu baik-baik saja," ujar Roy usai diskusi di bilangan, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2017).

Menurut Roy, SBY merupakan sosok yang bijaksana. Oleh karena itu, terlepas dari permintaan maaf akan disampaikan atau tidak, SBY sudah bebesar hati atas tudingan Antasari.

Menurut Roy, wajar bila Partai Demokrat meminta dan menunggu permintaan maaf disampaikan Antasari. Sebab, tudingan Antasari terhadap SBY pada Februari 2017 lalu dinilai tak berdasar dan berlatar belakang politis. Apalagi, diucapkannya satu hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 putaran pertama.

(Baca: Demokrat Minta Antasari Minta Maaf Secara Terbuka kepada SBY)

"Kalau (permintaan maaf) itu dilakukan ya baik, kalau tidak dilakukan biar masyarakat yang menilai," kata Roy.

Sebelumnya, Syariefuddin menilai Antasari perlu meminta maaf kepada SBY jika nantinya kepolisian benar-benar menghentikan perkara yang dilaporkan tak dilanjutkan ke tahap selanjutnya lantaran tak ditemukan bukti baru.

(Baca: Laporan Kriminalisasi Antasari Kemungkinan Tak Berlanjut ke Penyidikan)

Antasari menganggap ada pihak yang sengaja mengkriminalisasi dirinya. Ia menduga Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono merupakan perancang skenario tersebut. Syarief menilai permintaan maaf kepada SBY perlu dilakukan karena saat melayangkan laporan tersebut, Antasari juga menyampaikannya ke depan publik

"Antasari harus secara fair menyatakan maaf kepada publik ya, menyatakan maaf kepada Pak SBY di depan publik," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Kompas TV Polisi Hentikan Kasus Antasari (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com